Pembangunan Ekonomi Papua Didorong Berbasis Kla dan Marga Masyarakat Adat

Seminar bertajuk "Membangun Ekonomi dan Budaya Papua Melalui Penguatan Peran Kla/Marga Sebagai Aktor Pembangunan" menegaskan pentingnya menjadikan masyarakat adat sebagai aktor utama dalam mendorong pembangunan ekonomi Papua. Penguatan ekonomi berbasis budaya, hilirisasi komoditas unggulan, hingga optimalisasi Dana Otonomi Khusus dinilai menjadi kunci untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Kegiatan yang digelar di Auditorium Bahtiar Effendy, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, masyarakat adat, mahasiswa Papua, dan pelaku pembangunan untuk memperkuat sinergi dalam percepatan pembangunan Papua.

Seminar dihadiri secara luring oleh Ikatan Mahasiswa Papua (IMAPA) Jakarta dan sivitas akademika FISIP UIN Jakarta. Sementara secara daring, kegiatan diikuti Anggota DPR Papua Tengah Jhon Gobai, lebih dari 150 peserta dari Kelompok Pokja Papua Produktif BPP Papua, Kelompok Nelayan KONEPA, Kelompok Rumput Laut Ramaidori, serta jejaring BP3OKP di empat kabupaten di Papua.

Dekan FISIP UIN Jakarta, Dzuriyatun Toyibah, mengatakan percepatan pembangunan Papua membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat. Menurutnya, UIN Jakarta siap memperkuat kontribusi akademik melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, serta riset yang mendukung pembangunan Papua secara inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai keynote speaker, Koordinator BP3OKP Pdt. Alberth Yoku menegaskan pembangunan Papua harus berangkat dari penghormatan terhadap masyarakat adat, hak ulayat, serta optimalisasi potensi budaya sebagai fondasi kesejahteraan.

Ia menjelaskan implementasi pembangunan dilakukan melalui program Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai yang didukung optimalisasi Dana Otonomi Khusus dengan melibatkan masyarakat adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan.

Dari sisi regulasi, Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Sumule Tumbo, menyampaikan bahwa penguatan Otonomi Khusus Papua telah memiliki landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021, serta Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) 2022–2041.

Menurutnya, regulasi tersebut memperkuat tata kelola pemerintahan, kewenangan khusus daerah, serta pendanaan pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dasar, pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, Direktur Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kementerian Kebudayaan, Sjamsul Hadi, menekankan bahwa pendekatan kebudayaan menjadi bagian penting dalam pembangunan Papua. Implementasi Jalan Kebudayaan Papua diarahkan untuk memperkuat perlindungan masyarakat adat sekaligus mengembangkan potensi budaya di tujuh wilayah adat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi Orang Asli Papua.

Dari sektor perdagangan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Iqbal Shoffan Shofwan, menyoroti pentingnya hilirisasi komoditas unggulan, peningkatan kapasitas UMKM, pemanfaatan perdagangan digital, serta penguatan rantai pasok guna meningkatkan daya saing produk Papua di pasar nasional maupun internasional.

Selain paparan dari para narasumber, seminar juga menghasilkan sejumlah aspirasi masyarakat Papua. Peserta menekankan pentingnya penguatan ekosistem hilirisasi komoditas pertanian dan perikanan, revitalisasi infrastruktur pasar, peningkatan akses informasi perdagangan, penguatan konektivitas logistik, hingga penyediaan pelabuhan khusus untuk mempercepat distribusi produk unggulan Papua.

Baca Juga: Zulhas Ungkap Dua Daerah Jadi Prioritas MBG, Papua Pegunungan dan NTT Dikebut Rampung Sebulan

Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Papua yang lebih inklusif, berkelanjutan, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat adat.

Seminar ditutup dengan penegasan bahwa pembangunan Papua tidak hanya bertumpu pada aspek ekonomi, tetapi juga harus menghormati nilai-nilai budaya dan memperkuat peran masyarakat adat. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan berdaya saing.