Hak Ulayat dan Potensi Masyarakat Adat Jadi Fondasi Pembangunan Ekonomi Papua

Penguatan ekonomi berbasis masyarakat adat dan penghormatan terhadap hak ulayat dinilai menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Papua yang damai, sejahtera, dan mandiri. Gagasan tersebut mengemuka dalam seminar nasional bertajuk "Membangun Ekonomi dan Budaya Papua Melalui Penguatan Peran Kla/Marga Sebagai Aktor Pembangunan" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Koordinator Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), Pdt. Alberth Yoku, menegaskan pembangunan Papua harus berangkat dari penghormatan terhadap hak ulayat dan kearifan lokal. Menurutnya, masyarakat adat perlu ditempatkan sebagai aktor utama dalam pembangunan ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat.

BP3OKP, lanjutnya, terus mendorong empat program prioritas, yakni Papua Cerdas, Papua Sehat, Papua Produktif, dan Papua Damai. Melalui program tersebut, pengalokasian dan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus (Otsus) diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua.

"Pembangunan Papua harus menghormati hak ulayat dan kearifan lokal. Melalui program Papua Produktif, kami melibatkan para pemimpin adat dan kelompok usaha lokal, seperti nelayan dan petani, sebagai mitra strategis dalam mengelola potensi ekonomi daerah," ujar Pdt. Alberth Yoku.

Komitmen tersebut mendapat respons positif dari pelaku ekonomi masyarakat. Dalam sesi diskusi yang digelar secara hibrida, peserta dari Pokja Papua Produktif, Kelompok Nelayan KONEPA, serta Kelompok Rumput Laut Ramaidori menyatakan kesiapan mereka mengembangkan produk unggulan daerah apabila didukung ekosistem usaha yang terintegrasi.

Baca Juga: Pembangunan Ekonomi Papua Didorong Berbasis Kla dan Marga Masyarakat Adat

Mereka menilai penguatan rantai usaha, akses pasar, hingga dukungan terhadap kelompok ekonomi lokal akan menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk-produk Papua.

Sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pelaku usaha tersebut dinilai dapat menjadi momentum transformasi ekonomi Papua. Dengan pendekatan tersebut, masyarakat adat diharapkan tidak lagi hanya menjadi penonton dalam pembangunan, tetapi tampil sebagai pelaku utama yang mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi daerahnya secara berkelanjutan.