Sejak Isu Jokowi Mau Jadi Ketum Gantikan Kaesang, Internal PSI Terbelah?

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Litbang, Dedek Prayudi, mengungkapkan alasan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menempati posisi strategis di partai, seperti Ketua Umum atau Ketua Dewan Pembina, meski telah resmi mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI.

Menurut Dedek, Jokowi ingin PSI memperkuat fondasi organisasi terlebih dahulu sebelum mengandalkan popularitas figur untuk mendongkrak perolehan suara.

Karena itu, Jokowi meminta pengurus partai menuntaskan pembentukan struktur kepengurusan di tingkat kelurahan dan desa hingga mencapai 75–80 persen di seluruh Indonesia.

Dedek menegaskan, langkah tersebut bertujuan memastikan mesin partai bekerja hingga tingkat akar rumput. Dengan demikian, perkembangan PSI tidak hanya bergantung pada efek elektoral dari bergabungnya tokoh populer.

“Kenapa baru sekarang atau kenapa tidak langsung mendapatkan posisi dan lain sebagainya? Ini dikarenakan memang Pak Jokowi tidak ingin memberikan efek yang cuma Jokowi instant electoral gain kepada PSI,” papar Dedek.

Dedek menjelaskan, target pembentukan kepengurusan di tingkat kelurahan dan desa menjadi pekerjaan rumah bagi pengurus PSI.

Penyelesaian target tersebut dinilai penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi dan meningkatkan kesiapan partai menghadapi agenda politik mendatang.

Menurut dia, penguatan struktur hingga tingkat bawah diharapkan mendorong kader lebih aktif melakukan konsolidasi dan edukasi politik di tengah masyarakat.

Dedek juga membantah anggapan bahwa belum adanya jabatan strategis bagi Jokowi berkaitan dengan friksi atau konflik internal PSI.

Ia menegaskan, fokus partai saat ini adalah memperkuat kelembagaan, memenuhi target pembentukan struktur organisasi, dan mempersiapkan kader agar mesin partai dapat bekerja secara optimal.