Kepala BGN Usul MBG Masuk Kurikulum Sekolah, Aktivis Pendidikan: yang Perlu Belajar Gizi itu Pemerintah!

Aktivis pendidikan sekaligus guru sejarah, Iman Zanatul Haeri, mengkritik usulan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah sebagai edukasi gizi.

Iman menilai, pelaksanaan program MBG selama ini telah menyita waktu guru dan mengurangi jam belajar siswa. Karena itu, ia mempertanyakan usulan untuk kembali memasukkan program tersebut ke dalam kurikulum pendidikan.

“Kalau Gizi, dari SD sampai SMA sudah diajarkan di pelajaran IPA dan turunannya. Saran saya pak, kurikulumnya jangan diotak-atik, bapak kan kepala BGN bukan menteri pendidikan,” kata Iman dalam keterangannya, Selasa (27/10/2026).

Menurut Iman, materi mengenai gizi sebenarnya sudah diajarkan melalui mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan sejumlah mata pelajaran turunannya. Dengan demikian, edukasi gizi tidak harus dilakukan dengan mengubah kurikulum yang berlaku.

Iman juga menawarkan alternatif agar pembahasan mengenai gizi tetap kontekstual tanpa harus mengubah kurikulum sekolah. Ia menyarankan agar persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG dijadikan bahan diskusi dan pembelajaran.

Ia bahkan menyindir pelaksanaan program tersebut dengan mengusulkan agar materi mengenai dugaan bahaya pangan MBG dijadikan infografis dan bahan pembelajaran internal BGN.

“Misal 10 jenis racun MBG. Kalau sudah jadi infografisnya, jadikan kurikulum di internal BGN, agar tidak mengirim racun ke sekolah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menjadi kritik Iman terhadap usulan penambahan materi edukasi gizi di sekolah. Ia menilai, pembenahan pelaksanaan program MBG semestinya menjadi perhatian utama pemerintah sebelum mendorong perubahan di lingkungan pendidikan.

Lebih lanjut, Iman menegaskan bahwa edukasi gizi tidak seharusnya menjadi beban tambahan bagi guru dan siswa. Ia justru menyoroti pentingnya pemahaman pemerintah mengenai keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

“Sebab yang harus belajar gizi, bukan guru dan siswa. Tapi pemerintah yang harusnya belajar membedakan antara racun dan gizi,” tegasnya.

Kritik tersebut disampaikan sebagai respons atas usulan Sudaryono agar edukasi gizi melalui program MBG masuk ke kurikulum sekolah.

Iman berpandangan, materi gizi sudah tersedia dalam pembelajaran sehingga pemerintah sebaiknya memprioritaskan evaluasi pelaksanaan program tanpa menambah beban kurikulum pendidikan.