Di Balik Panas Indonesia-Singapura: Operasi Alihkan Kemarahan Rakyat dari Prabowo ke Tetangga?

Eskalasi Indonesia dan Singapura yang mencuat di tengah darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pemangkasan ekspor gas memunculkan kecurigaan adanya skenario politik pengalihan isu dari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming.

Co-Founder Synergy Policies, Dinna Prapto Raharja mencurigai langkah pemerintah yang mendadak menabuh genderang perang urat saraf ke negara tetangga merupakan bagian dari operasi membenturkan kemarahan publik ke pihak eksternal.

Baca Juga: Pengusaha Singapura Sindir Prabowo: Terima Kasih Sudah Menjadi Contoh Buruk Pemimpin Sebuah Negara

Dinna secara blak-blakan menilai bahwa konfrontasi geopolitik tersebut sengaja diorkestrasi untuk memanipulasi sentimen domestik. Di saat penanganan karhutla tak kunjung menemukan titik terang, pemerintah dinilai berusaha mencari kambing hitam demi melindungi citra dari Istana.

“Jadi, kalau kita, saya sih menyimpulkannya justru di tengah situasi yang belum kelihatan titik terangnya, ini ada apakah yang terjadi adalah mengalihkan kemarahan rakyat kepada pemerintah kepada negara lain sehingga masalah ini nampaknya kemudian menjadi satu urusan negara,” kata Dinna dikutip Rabu (28/10/2026).

Dinna mempertanyakan kapabilitas birokrasi jika menteri-menteri lebih sibuk memprovokasi konflik nasionalisme buta di media massa ketimbang mengeksekusi pemadaman api dan menindak korporasi nakal.

Ia menegaskan bahwa kemarahan rakyat akibat rusaknya ekosistem dan hancurnya kualitas udara tidak akan pernah bisa diredam hanya dengan mengarang permusuhan semu dengan negara tetangga.

Adapun rentetan peristiwa antara penyanderaan ekspor gas dan kritik tajam soal kabut asap diyakini bukanlah sebuah kebetulan logistik semata. Meski pemerintah berdalih pemotongan pasokan gas sebesar 8 persen didasari pemenuhan kebutuhan dalam negeri, korelasi kedua isu tersebut sangat kentara.

Diplomat Senior Singapura, Bilahari Kausikan baru-baru ini terang-terangan menyebut manuver tersebut sebagai bentuk intimidasi dari Indonesia.

Sementara Menko Hilirisasi dan Investasi, Bahlil Lahadalia sebelumnya menyatakan akan mengevaluasi ekspor gas secara selektif. Kebijakan ini ditujukan kepada negara-negara yang dinilai tidak memberikan rasa hormat terhadap kedaulatan dari Indonesia.

“Saya akan melakukan evaluasi. Saya tidak segan-segan untuk mempertimbangkan untuk tidak melakukan ekspor kepada negara mereka yang tidak menghargai Indonesia,” kata Bahlil.

Bahlil mengaitkan kebijakan proteksionisme energi tersebut dengan muruah sejarah kemerdekaan bangsa. Ia menyindir keras sikap geopolitik negara tetangga yang dinilai bersikap superior, sembari membandingkan proses pencapaian kemerdekaan antarnegara.

Baca Juga: Ucapkan Terima Kasih, Pengusaha Singapura Bilang Negaranya Jadi Lebih Bersatu karena Ancaman Prabowo

“Kemerdekaan bukan hasil pemberian. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang diperjuangkan berabad-abad. Banyak yang dibunuh, banyak yang disuruh kerja paksa, banyak yang dilakukan pemerkosaan. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan darah, keringat, air mata, serta nyawa. Saya tidak ingin ada negara lain yang kemerdekaannya diberikan mau mencoba menganggap seolah-olah mereka yang paling hebat daripada negara yang lain,” tegas Bahlil.