Long March ke Bundaran HI, Kelompok Mahasiswa Berbaju Hitam Dihadang Polisi

Kelompok mahasiswa memadati kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026) siang. Mereka melakukan long march dari Dukuh Atas menuju Bundaran HI.

Berdasarkan pantauan Warta Ekonomi, massa mulai terlihat sekitar pukul 14.20 WIB. Mereka kompak mengenakan pakaian serba hitam tanpa atribut almamater kampus.

Aksi mereka tersebut kemudian tertahan. Aparat kepolisian melakukan pengadangan di Jalan MH Thamrin, tepatnya di depan Gedung UOB. 

Massa yang hendak maju ke Bundaran HI tidak diperkenankan melintas. Meski dihadang, massa terus berupaya bergerak maju diwarnai aksi menyanyikan yel-yel perjuangan.

"Revolusi! Revolusi!," sahut para peserta aksi.

Baca Juga: Demonstrasi Mahasiswa di Hari Sumpah Pemuda, YLBHI Desak Polri Lindungi Demonstran dan Minta TNI Tak Turun Tangan

Sementara itu, Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, menjaga keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat. Perbedaan pandangan dalam kehidupan demokrasi harus disikapi secara dewasa tanpa mengabaikan hak orang lain maupun kepentingan bersama.

“Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi. Kami mengajak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara damai, tertib, dan bertanggung jawab, serta tetap menghormati hak masyarakat lainnya agar seluruh aktivitas dapat berjalan dengan baik,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya.

Trunoyudo menjelaskan, berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, pendidikan, pemerintahan, hingga kehidupan sosial, perlu berjalan dengan aman dan tertib. Karena itu, diperlukan sikap saling menghormati agar kebebasan menyampaikan pendapat dapat berjalan seiring dengan terjaganya ketertiban dan kenyamanan masyarakat.

Adapun aksi ini diinisiasi oleh Komite Sadar yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa. Ada lima tuntutan yang dibawa:

 1.   Tetapkan status bencana nasional, adili korporasi yang bertanggung jawab, dan tuntaskan integrasi tata kelola lahan.

 2.   Wujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan hentikan pemborosan untuk kepentingan politik berkedok program populis seperti MBG dan KDMP.

 3.   Turunkan biaya pendidikan, berikan akses layanan dasar yang merata dan sediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

 4.   Stop penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan berantas KKN.

 5.   Kembalikan kebebasan bersuara, adili pelanggar HAM, dan hentikan militerisasi di ruang sipil.