Dudung: Kritik Rakyat Penting bagi Demokrasi, tetapi Harus Bertanggung Jawab

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah menghormati kebebasan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kritik. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang harus dijaga, tetapi tetap perlu dijalankan dengan tanggung jawab.

Pernyataan tersebut menjadi perhatian di tengah aksi demonstrasi yang berlangsung pada Rabu (28/10/2026). Dalam kehidupan demokrasi, Dudung menilai suara masyarakat, kritik, serta gagasan yang disampaikan secara terbuka memiliki peran penting bagi kemajuan bangsa.

“Demokrasi membutuhkan suara rakyat. Kritik yang jujur dan gagasan yang segar adalah energi bagi kemajuan bangsa. Kebebasan berpendapat adalah hak konstitusional yang harus kita jaga bersama,” kata Dudung dalam keterangannya.

Menurut Dudung, masyarakat tetap dapat menyampaikan kritik secara tegas terhadap kebijakan maupun berbagai persoalan publik. Namun, kebebasan tersebut tidak seharusnya digunakan untuk menghina, merendahkan pihak lain, atau memicu perpecahan.

Ia menekankan pentingnya menjaga etika dan menghormati perbedaan pandangan dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan pendapat, menurutnya, tidak harus berujung pada permusuhan.

“Kita boleh berbeda, tetapi tidak harus bermusuhan. Kita boleh mengkritik dengan keras, tetapi tidak perlu menghina. Kita boleh tidak setuju, tetapi tetap harus menghormati inilah karakter Indonesia. Santun bukan berarti lemah, tegas bukan berarti kasar, berani bukan berarti kehilangan adat,” jelasnya.

Baca Juga: Dari Ngarsopuro ke Patung Slamet Riyadi, Mahasiswa Solo Tagih Janji Pemerintah

Selain menyoroti penyampaian aspirasi secara langsung, Dudung juga mengingatkan masyarakat agar menjaga etika ketika menyampaikan pendapat melalui media sosial. Menurutnya, ruang digital merupakan ruang publik yang luas sehingga setiap pernyataan perlu dipertimbangkan dampak dan konsekuensinya.

“Media sosial justru merupakan ruang publik yang sangat luas. Karena itu, setiap kata yang kita tulis menjadi tanggung jawab dan memiliki konsekuensi. Kebebasan kita tetap berada dalam koridor konstitusi dan hukum, agar hak kita tidak menjadi alasan untuk merampas hak orang lain,” ujar Dudung.

Ia juga mengingatkan pentingnya memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Sikap kritis dan kebiasaan melakukan klarifikasi diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi keliru yang berpotensi memperkeruh situasi.

Dudung turut mengajak masyarakat menempatkan kepentingan bangsa di atas perbedaan kelompok maupun golongan. Menurutnya, persatuan perlu terus dijaga agar perbedaan pendapat tidak merusak hubungan antarmasyarakat.

“Indonesia adalah bangsa yang besar karena mampu hidup dalam perbedaan. Jangan biarkan perbedaan pendapat memecah persaudaraan. Jangan biarkan satu unggahan merusak kebinekaan yang kita bangun dan jaga bersama,” kata dia.

Dudung mengajak masyarakat membiasakan tiga hal dalam menyampaikan pendapat, yakni berpikir sebelum berbicara, memeriksa informasi sebelum menyebarkannya, serta menjaga etika dan kehormatan ketika mengemukakan pandangan.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak menghendaki masyarakat diam terhadap berbagai persoalan. Sebaliknya, aspirasi dan kritik tetap diperlukan, selama disampaikan dengan akal sehat dan tanggung jawab.

“Silakan bersuara, silakan mengkritik, silakan berbeda pendapat. Namun, mari kita lakukan semuanya dengan akal sehat, hati yang baik dan tanggung jawab sebagai warga negara. Karena Indonesia tidak membutuhkan rakyat yang diam,” jelas Dudung.

Melalui pesan tersebut, Dudung menekankan bahwa kebebasan berpendapat dan tanggung jawab harus berjalan beriringan. Masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik, sementara penghormatan terhadap hak orang lain dan persatuan bangsa perlu menjadi bagian dari praktik demokrasi.