Pabrik BYD Berdiri di Subang, Warga Lokal Sulit Dapat Pekerjaan?

Ratusan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Subang Bersatu (FMSB) menggelar aksi demonstrasi di kawasan pabrik mobil listrik BYD di Cipeundeuy, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu (28/10/2026). Mereka menuntut perusahaan memberikan kesempatan kerja lebih besar kepada masyarakat lokal.

FMSB memperkirakan proporsi tenaga kerja asal Subang yang terserap di pabrik tersebut masih di bawah 20%. Kondisi ini dinilai perlu mendapat perhatian karena kehadiran industri berskala besar di daerah semestinya membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Juru bicara aksi FMSB, Megi Akbar Setiawan, mengatakan demonstrasi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap investasi. Warga justru berharap kehadiran BYD dapat memberikan manfaat langsung melalui penciptaan lapangan kerja.

"Harapan masyarakat itu ingin bagaimana caranya bisa bekerja di salah satu ikon baru Kabupaten Subang, yaitu BYD. Kami datang bukan untuk menghambat investasi, tetapi ingin berkomunikasi dan mencari solusi agar tenaga kerja lokal bisa terserap," ujar Megi saat aksi berlangsung.

Menurut Megi, persoalan kesempatan kerja menjadi penting bagi lulusan sekolah menengah di Subang yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Bagi kelompok tersebut, bekerja di kawasan industri menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga.

"Bagi anak-anak Subang yang baru lulus sekolah, tidak semua bisa kuliah. Mereka butuh kerja. Kalau ada pabrik sebesar BYD di depan mata tapi mereka tidak bisa masuk, itu menyakitkan," katanya.

Minta Pelatihan untuk Pekerjaan di Industri Kendaraan Listrik

Selain persoalan penyerapan tenaga kerja, FMSB menyoroti kesesuaian keterampilan masyarakat dengan kebutuhan industri kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Megi mengapresiasi aplikasi Nyari Gawe yang diperkenalkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai sarana informasi lowongan kerja. Namun, menurut dia, akses terhadap informasi rekrutmen perlu diikuti dengan peningkatan kompetensi agar warga memenuhi persyaratan yang ditetapkan perusahaan.

"Info lowongan ada di Nyari Gawe itu bagus, tapi pertanyaannya, apakah skill warga kita sudah sesuai kualifikasi BYD yang butuh teknologi tinggi? Ini yang harus dijawab dengan pelatihan konkret, bukan sekadar aplikasi," ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, FMSB mendorong Pemerintah Kabupaten Subang, dinas ketenagakerjaan, DPRD, dan manajemen BYD berdialog mengenai kebutuhan tenaga kerja serta keterampilan yang diperlukan di industri kendaraan listrik.

FMSB juga mengusulkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) khusus otomotif listrik. Program tersebut diharapkan mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, serta program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) BYD.

Dengan pelatihan yang sesuai kebutuhan industri, masyarakat lokal diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi kualifikasi dan bersaing dalam proses rekrutmen.

Desak Kuota Tenaga Kerja Lokal 70%

Tuntutan FMSB tidak hanya menyasar proses rekrutmen BYD. Mereka juga meminta pemerintah daerah menetapkan kebijakan yang mewajibkan perusahaan menyerap 70% tenaga kerja lokal dalam setiap investasi yang masuk ke Subang.

FMSB mendorong Bupati Subang Reynaldy Putra Andita bersama DPRD Kabupaten Subang mengkaji penerbitan peraturan daerah (perda) atau peraturan bupati (perbup) untuk mengatur kuota tersebut.

Megi menilai, aspirasi masyarakat perlu dibahas bersama pemerintah dan pihak perusahaan agar menghasilkan langkah konkret, bukan berhenti sebagai tuntutan dalam demonstrasi.

Baca Juga: Menanti Cukai 2027, Kemenperin Ungkap Strategi Industri Rokok

Baca Juga: Kemenperin Sebut Industri Manufaktur Makin Ekspansif, IKI Tembus 53,77

Baca Juga: BYD Pamer Teknologi Cas 5 Menit, Baterai Mobil Listrik Terisi hingga 70%

"Kami ingin ada ruang dialog. Kalau hari ini belum bisa bertemu dengan pihak perusahaan, kami akan mendorong agar persoalan ini dibahas bersama DPRD dengan menghadirkan pihak-pihak terkait. Harapannya, ada solusi yang jelas dan bisa ditindaklanjuti," katanya.

Selain meminta transparansi rekrutmen dan prioritas bagi pekerja lokal, FMSB turut menuntut pemeriksaan atas dugaan kejanggalan perizinan PT CMM serta transparansi dalam pemilihan vendor pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Aksi Sempat Memanas

Demonstrasi yang berlangsung sejak pagi sempat memanas sekitar pukul 11.00 WIB. Seorang pria yang diduga berupaya mengintervensi dan memprovokasi massa diamankan oleh aparat kepolisian dari Polres Subang yang berjaga di lokasi.

Setelah situasi kembali kondusif, massa melanjutkan orasi hingga aksi berakhir pada siang hari.

FMSB berharap pemerintah daerah dan manajemen perusahaan menindaklanjuti tuntutan mereka melalui dialog serta kebijakan yang memperluas akses kerja bagi masyarakat setempat.

"Kami dukung investasi. Tapi jangan lupakan warga Subang. Kami ingin sejahtera bersama BYD, bukan hanya jadi penonton," tutur Megi.

Hingga berita ini diturunkan, manajemen BYD Indonesia belum memberikan keterangan resmi mengenai tuntutan warga tersebut.