Izin Obligasi Rp5,6 T Tak Kunjung Turun, Fraksi PSI Dorong Pemprov Lirik Pinjaman SMI

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan kembali mengingatkan Gubernur Pramono Anung untuk tidak memaksakan penerbitan obligasi daerah. 

Hal itu disampaikan setelah pertemuan antara Pramono dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara pada Rabu (28/10/2026) lalu tidak membuahkan kemajuan positif.

Politisi PSI itu menyoroti belum terbitnya izin dari pemerintah pusat, sementara Pemprov DKI sudah memasukkan asumsi dana obligasi senilai Rp5,6 triliun untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur di dalam rancangan APBD 2026.

“Sudah saya bilang dari awal agar Mas Pram tidak memaksakan penerbitan obligasi. Sampai sekarang benar kan Kemenkeu, Pemerintah Pusat tidak kunjung memberikan izin yang dibutuhkan,” ujar August dalam keterangannya, Jumat (30/10/2026).

“Jadi selama ini, kita tidak hanya bermimpi di atas mimpi, tapi juga bekerja untuk merancang anggaran DKI tahun depan di atas mimpi kalau obligasi ini dapat diterbitkan. Ditambah selama ini dari pihak eksekutif terkesan sangat percaya diri wacana tersebut bisa dijalankan,” tambah dia.

Baca Juga: Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Kebut Normalisasi Kali Mampang-Krukut

August menyayangkan situasi yang kini menjadi kompleks akibat sikap yang dinilai tidak realistis, sehingga pembahasan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026 tak kunjung terang menjelang akhir tahun.

“Akhirnya, sekarang kan semuanya menjadi kompleks. Kita sudah menyusun proyeksi tidak hanya untuk menerima, tetapi juga memakai anggaran yang diasumsikan berasal dari obligasi daerah senilai Rp5,6 triliun. Dan sekarang menjelang akhir tahun di mana waktu sudah mepet artinya kita perlu membicarakan lagi harus menggantinya dari mana setelah obligasi tak kunjung direstui,” tambahnya.

August menyebut satu opsi yang masih terbuka untuk menambal kebutuhan anggaran tersebut adalah pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ia pun mendesak Pemprov DKI segera mengambil keputusan dan membahas skemanya bersama DPRD.

“Kini, tersisa opsi peminjaman kepada PT SMI. Kalau Pemprov DKI jadi mengambil pilihan ini, maka harus segera dibahas. Kami di DPRD ingin mengetahui secara rinci seperti apa skema pinjamannya, apakah proyek-proyeknya yang ingin didanai berubah atau tidak, dan seperti apa pembayarannya nanti,” tutupnya.