Bahlil Belum Restui Ekspor Listrik ke Singapura

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah belum mengizinkan ekspor listrik Indonesia dalam waktu dekat. Keputusan tersebut diambil karena kebutuhan listrik domestik masih menjadi prioritas pemerintah.

Bahlil menyampaikan hal itu dalam acara Minerba Convex 2026 di Jakarta, Senin (2/11/2026). Dia bahkan meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) tidak menerima lobi terkait rencana ekspor listrik karena kewenangan perizinannya berada di Kementerian ESDM.

"Saya sudah mengumumkan untuk Indonesia belum, dalam waktu dekat belum bisa mengekspor listrik, ya. Kita masih butuh listrik," ujar Bahlil.

Dia menegaskan pemerintah belum memberikan izin ekspor listrik meskipun terdapat peluang kerja sama perdagangan energi dengan negara lain. Menurutnya, keputusan tersebut harus mempertimbangkan kepentingan dan kedaulatan energi nasional.

"Saya sudah kasih tahu Danantara, jangan kamu mau dilobi-lobi. Enggak ada izin, itu ada di ESDM, bukan Danantara," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah membuka peluang ekspor listrik hijau ke Singapura dengan kapasitas mencapai 3,4 gigawatt (GW). Rencana tersebut merupakan bagian dari pengembangan ASEAN Power Grid (APG), yang mendorong konektivitas dan perdagangan listrik lintas negara di kawasan Asia Tenggara.

Namun, rencana kerja sama tersebut masih menghadapi sejumlah pembahasan, terutama terkait formula harga listrik, keekonomian proyek, kepastian regulasi, dan pembangunan infrastruktur pendukung.

Dalam pemberitaan Warta Ekonomi pada September 2026, Bahlil menyatakan Indonesia terbuka terhadap ekspor listrik ke Singapura, Malaysia, dan negara lainnya selama kerja sama memberikan keuntungan yang seimbang bagi seluruh pihak.

"Kemarin Menteri Energi dari negara Malaysia juga sudah bicara sama saya untuk bagaimana power grid ASEAN bisa kita lakukan dan itu salah satu komitmen kita di KTT ASEAN di Manila dan tinggal Indonesia katanya yang belum tanda tangan, karena betul itu saya belum tanda tangan karena hitungan saya belum win-win. Kalau sudah win-win saya akan teken," kata Bahlil dalam forum Electricity Connect 2026, Selasa (22/9/2026).

Meski demikian, sikap pemerintah kemudian mengarah pada penundaan realisasi ekspor. Bahlil sebelumnya juga menyampaikan bahwa kebutuhan listrik domestik masih besar, termasuk untuk menopang perkembangan industri dan pusat data atau data center.

Baca Juga: Perusahaan Singapura Terseret Karhutla, Kemenhut Tetapkan 2 Tersangka

Baca Juga: Singapura Hanya Makelar Komoditas dan Benalu Ekonomi Indonesia, Kata Said Didu

Dalam pernyataannya pada 26 Oktober 2026, Bahlil menyebut kebutuhan listrik sektor data center saja diperkirakan mencapai 20 GW. Karena itu, pemerintah akan menghitung kembali kebutuhan nasional sebelum memutuskan realisasi ekspor listrik.

"Saya tetap akan memprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri dulu. Setelah itu baru kita ekspor. Ini sesuai perintah Pasal 33 UUD 1945," kata Bahlil.

Bahlil menambahkan pemerintah harus mengutamakan kedaulatan energi nasional dalam setiap kebijakan perdagangan listrik lintas negara.

"Kedaulatan negara saya dahulukan, wibawa negara saya dahulukan, marwah negara adalah marwah 280 juta jiwa yang ada di bangsa ini," tuturnya.