Bahlil Ancam Moratorium Smelter yang Cuma Hasilkan Produk Setengah Jadi

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyoroti membeludaknya produk industri hilirisasi mineral Indonesia yang masih didominasi produk setengah jadi atau midstream. Kondisi tersebut dinilai membuat penciptaan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya mineral nasional belum optimal.

Bahlil mengatakan, mayoritas industri hilirisasi mineral di Indonesia saat ini masih menghasilkan produk pada tahap menengah. Dia menyebut produk yang dihasilkan industri tersebut masih berada pada kisaran 50%–60% dan jumlahnya terus membeludak.

"Industri hilirisasi kita sekarang masih mayoritas produknya itu baru di tengah. Baru di 60%, 50% dan ini membludak sekarang," kata Bahlil dalam acara Minerba Convex 2026 di JIExpo, Jakarta, Senin (2/11/2026).

Melihat kondisi tersebut, Bahlil meminta Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) mengkaji kemungkinan moratorium pembangunan smelter yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.

"Jadi mungkin perlu kita membuat kajian, Pak Dirjen Minerba, apakah masih kita mungkinkan untuk membangun smelter yang produknya itu hanya setengah jadi atau kita moratorium?" ujarnya.

Menurut Bahlil, pengembangan industri pengolahan mineral ke depan perlu diarahkan hingga menghasilkan produk akhir. Langkah tersebut diperlukan agar Indonesia tidak hanya mengekspor bahan baku maupun produk antara untuk diproses lebih lanjut di negara lain.

"Untuk produk untuk smelter yang setengah jadi, yang perlu kita dorong adalah produk akhirnya. Supaya apa bahan baku setengah jadi ini tidak semuanya diekspor ke luar, jadi Indonesia itu betul-betul mendapatkan manfaatnya secara utuh. Ini yang sekarang kita lagi mau kaji, Bapak Ibu semua," lanjutnya.

Gambaran besarnya produksi mineral nasional terlihat dari data paparan Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM. Berdasarkan data produksi hingga September 2026, produksi bijih nikel mencapai 225,3 juta ton. Sementara itu, produksi feronikel tercatat sebanyak 419,08 ribu ton dan nickel matte sebesar 60,81 ribu ton.

Pada komoditas tembaga, produksi bijih tercatat mencapai 114,9 juta ton. Adapun produksi konsentrat tembaga mencapai 1,47 juta ton, dengan tambahan 257 ribu ton katoda tembaga sebagaimana tercantum dalam paparan.

Untuk komoditas bauksit, produksi bijih mencapai 23,43 juta ton. Sementara itu, produksi bijih timah tercatat sebanyak 57,24 ribu ton dan refined tin atau timah olahan mencapai 34,6 ribu ton.

Data tersebut menunjukkan besarnya aktivitas produksi mineral nasional, mulai dari komoditas tambang hingga produk hasil pengolahan. Namun, pemerintah kini ingin memastikan peningkatan kapasitas pengolahan tersebut diikuti pengembangan industri yang menghasilkan produk akhir.

Bahlil mencontohkan perkembangan industri nikel setelah pemerintah menghentikan ekspor bijih nikel dan mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Dia menyebut nilai ekspor nikel Indonesia yang sebelumnya hanya sekitar US$3,3 miliar pada periode 2017–2019 meningkat menjadi sekitar US$33 miliar–US$34 miliar pada periode 2023–2024.

Baca Juga: Ekspansi Smelter Bauksit Dibayangi Oversupply, Satgas Hilirisasi Lepas Tangan?

Baca Juga: Harga Tembus US$30 per MMBTU, Bahlil Duga LNG RI Dijual Ulang Singapura

Menurutnya, peningkatan tersebut menjadi bukti bahwa hilirisasi dapat memberikan nilai tambah ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia. Namun, pemerintah tidak ingin pengembangan industri berhenti pada produk setengah jadi.

Karena itu, Bahlil meminta pemerintah dan pelaku usaha mengevaluasi arah pengembangan industri hilirisasi agar Indonesia tidak hanya menjadi produsen bahan baku maupun produk antara, tetapi juga mampu menguasai produksi barang jadi.

Kebijakan tersebut diharapkan membuat manfaat ekonomi dari pengelolaan mineral dapat dinikmati lebih besar di dalam negeri sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok industri global.