PKS Minta Pembebasan PPN Pembalut, Sebut Kebutuhan Menstruasi Bagian dari Kesehatan Perempuan

Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong pemerintah mengkaji kemungkinan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembalut dan produk sanitasi menstruasi lainnya.

Menurutnya, produk menstruasi merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi perempuan.

Netty menilai kebutuhan menstruasi tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai konsumsi barang sehari-hari. Menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat ditunda, sehingga akses terhadap produk sanitasi yang layak dan higienis perlu menjadi perhatian pemerintah.

"Menstruasi merupakan proses biologis yang dialami perempuan dan tidak bisa ditunda. Produk sanitasi menstruasi seperti pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi. Karena itu, sudah selayaknya pemerintah mengkaji kemungkinan pemberian fasilitas pembebasan PPN,” ujar Netty, Selasa (3/11/2026).

Ia menyoroti beban pengeluaran rutin untuk produk menstruasi yang dapat lebih dirasakan perempuan dari keluarga berpenghasilan rendah. Pengeluaran yang terlihat kecil setiap bulan, kata Netty, dapat menjadi beban jika dihitung dalam jangka panjang.

“Bagi sebagian perempuan, membeli pembalut mungkin terlihat sebagai pengeluaran kecil. Namun, jika dihitung secara rutin setiap bulan dan sepanjang tahun, nilainya tentu tidak sedikit. Jangan sampai keterbatasan ekonomi membuat perempuan kesulitan memperoleh produk menstruasi yang layak dan higienis,” jelasnya.

Netty juga mendorong koordinasi lintas kementerian, terutama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Keuangan. Ia menilai pembahasan mengenai pembebasan PPN pembalut perlu mempertimbangkan aspek kesehatan reproduksi dan perlindungan perempuan, selain penerimaan negara.

“Kita membutuhkan pembahasan lintas sektor agar kebijakan yang dihasilkan tidak parsial. Aspek kesehatan, pelindungan perempuan, kemampuan ekonomi masyarakat, dan keberlanjutan fiskal negara harus dipertimbangkan secara bersamaan,” tegas Netty.

Ia berharap pemerintah membuka ruang kajian secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari organisasi perempuan, tenaga kesehatan, pelaku industri, hingga kelompok masyarakat.

Menurut Netty, akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat dan berkeadilan.

“Memastikan perempuan memiliki akses terhadap produk menstruasi yang aman dan terjangkau merupakan bagian dari upaya membangun masyarakat yang sehat dan berkeadilan. Kita ingin tidak ada perempuan yang harus mengorbankan kebutuhan kesehatan reproduksinya hanya karena keterbatasan ekonomi,” tutup Netty.