Petani dan Nelayan Rentan Kecelakaan, APBN Diminta Jadi Penyelamat

BPJS Watch mendesak pemerintah pusat menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja informal miskin di seluruh Indonesia. Skema ini dinilai penting agar petani, nelayan, dan kelompok pekerja rentan memperoleh perlindungan ketika mengalami kecelakaan atau meninggal dunia saat bekerja.

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar mengatakan, perlindungan pekerja informal melalui pembiayaan pemerintah daerah selama ini belum menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah pusat perlu mengambil peran melalui dukungan anggaran nasional agar cakupan perlindungan lebih merata.

"Ini tentunya menjadi hal penting. Saya berharap APBN segera menggelontorkan anggaran untuk pekerja rentan dan berlaku untuk seluruh Indonesia," ujar Timbul kepada Warta Ekonomi, Senin (9/11/2026).

Ia menilai, pekerja informal miskin perlu memperoleh perlindungan minimal melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan. Dengan iuran yang dibayarkan pemerintah, kelompok pekerja tersebut dapat menjadi peserta aktif tanpa terbebani keterbatasan kemampuan finansial.

Timbul mencontohkan risiko yang dihadapi petani ketika bekerja di sawah, seperti terkena gigitan ular. Risiko tersebut berkaitan langsung dengan aktivitas pekerjaan sehingga semestinya dapat ditanggung melalui program JKK BPJS Ketenagakerjaan.

"Sehingga mereka seperti petani yang kena patok ular, itu tidak usah lagi ke JKN. Dia dilindungi oleh program jaminan sosial senak kerjaan, yaitu program kecelakaan kerja," ucapnya.

Baca Juga: BSU BPJS Ketenagakerjaan November 2026 Segera Cair, Cek Status Penerima Pakai NIK

Baca Juga: BPJS Kesehatan Bongkar Kejanggalan Catatan Medis, Diare Bisa Masuk ICU

Perlindungan serupa juga diperlukan bagi nelayan yang menghadapi risiko kecelakaan ketika melaut maupun mengalami musibah selama menjalankan pekerjaannya.

Menurut Timbul, perluasan pembiayaan melalui APBN diperlukan agar perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal miskin tidak bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah. Dengan dukungan anggaran pusat, program tersebut diharapkan dapat menjangkau pekerja rentan di seluruh Indonesia.