Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan Berbagi Beban Kecelakaan, Laporan Polisi Jadi Kunci

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timbul Siregar menilai kelancaran koordinasi Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan saat menangani kecelakaan lalu lintas perlu diperkuat, terutama dalam penerbitan laporan polisi yang menjadi salah satu dokumen pendukung penjaminan.

Ia mengatakan, untuk kecelakaan lalu lintas ganda, Jasa Raharja terlebih dahulu menanggung biaya hingga Rp20 juta. Usai pembiayaan terbit, BPJS Kesehatan dapat melanjutkan penjaminan sesuai ketentuan yang berlaku.

"Jadi, JKN melanjutkan pembiayaan setelah Jasa Raharja membiayai Rp20 juta, bila masyarakat mengalami kecelakaan lalu lintas yang sifatnya ganda," ujar Timbul kepada Warta Ekonomi, Senin (9/11/2026).

Dalam pelaksanaannya, Timbul menilai kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor yang menentukan kelancaran proses penjaminan. Korban kecelakaan membutuhkan laporan polisi sebagai dokumen pendukung untuk mengakses pembiayaan sesuai skema yang berlaku.

Saat penerbitan laporan polisi berlangsung lambat, hal itu dinilai bisa menyulitkan masyarakat saat memperoleh jaminan pembiayaan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Kalau laporan polisi sulit, kan tidak bisa dijamin JKN," ujarnya.

Maka dari itu, kata Timbul, koordinasi dengan kepolisian perlu didorong agar penerbitan laporan polisi dapat berlangsung lebih cepat. Pasalnya, hambatan administratif tidak seharusnya membuat korban kesulitan memperoleh kepastian mengenai lembaga yang menanggung biaya perawatannya.

"Saya menemukan kasus-kasus yang memang akhirnya sulit dapat laporan polisi. Sehingga itu menjadi persoalan bagi masyarakatnya juga," ucapnya.