Kredit Foto: Aryo Hadi Wibowo
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan belum ada langkah lanjutan di parlemen terkait desakan sejumlah pihak agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya. Hingga Selasa (10/11/2026), Puan menyebut Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden RI.
"Ya sekarang belum ada apa-apa. Kita belum ada perintah apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres," tutur Puan kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Puan juga menolak ikut campur dalam sikap sejumlah partai yang mendorong Gibran mundur menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) terkait polemik ijazah penyetaraan SMA milik Wapres.
"Kita tidak akan mencampuri urusan internal partai lain. Itu hak partai-partai," kata Puan.
Menurut Puan, setiap partai memiliki mekanisme dan aturan masing-masing dalam menentukan sikap terhadap persoalan tersebut. Karena itu, ia mempersilakan partai-partai di DPR mengambil keputusan sesuai ketentuan internal mereka.
"Ya saya tidak akan mencampuri urusan partai lain. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri," ucap dia.
Sementara itu, desakan agar Gibran mengundurkan diri disampaikan Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR, Andreas Hugo Parera. Ia menilai Gibran perlu memilih antara mundur atau menghadapi proses pemakzulan.
"Iya itu lah situasinya (mundur atau dimakzulkan), dari awal saya, juga banyak anggota DPR, termasuk pengamat sudah usulkan untuk mengundurkan diri," kata Andreas, Senin (9/11/2026).
Andreas menilai berbagai usulan tersebut tidak pernah direspons oleh Gibran maupun para pendukungnya. Ia juga menyinggung pernyataan Gibran sebelumnya yang menyatakan dirinya memiliki ijazah SLTA sebagai syarat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
"Yang bersangkutan dan para pendukungnya ngotot bahwa yang bersangkutan punya ijazah, 'kalau tidak punya ijazah SLTA bagaimana saya bisa kuliah', ini kalimat yang Gibran Rakabuming Raka sempat ungkapkan ke publik. Bahkan ada pendukungnya yang membuat pernyataan lebih baik melalui proses pemakzulan daripada harus mengundurkan diri," ucap dia.
Baca Juga: Gibran Menyatakan Pengunduran Diri ke Prabowo
Dorongan serupa datang dari politikus Partai Demokrat, Benny K Harman. Ia menyebut pengunduran diri merupakan langkah yang menurutnya bermartabat bagi Gibran setelah muncul putusan MK dan MA terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SLTA tersebut.
"Dengan merujuk pada Putusan MK dan Putusan MA terkait Suket penyetaraan ijazah SLTA Wapres Gibran dan dinamika politik yang berkembang di DPR saat ini memang cara paling bermartabat untuk Wapres adalah menyatakan diri berhenti dari jabatannya sebagai Wapres sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) UUD Negara RI 1945," ujar Benny kepada wartawan, Senin (10/11).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy
Tag Terkait: