Zulhas Bantah Isu Moratorium Ritel, Pengembangan Kopdes Tak Akan Ganggu Investasi di Daerah

Pemerintah menegaskan tidak ada kebijakan moratorium atau penghentian pemberian izin baru bagi usaha ritel di Indonesia. Kepastian tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Rabu (11/11).

Zulkifli mengatakan pemerintah tetap mendukung perkembangan industri ritel di seluruh Indonesia. Ia meminta pelaku usaha tidak khawatir terhadap isu moratorium perizinan yang belakangan menjadi perhatian industri.

"Saya tegaskan lagi, tidak ada moratorium izin baru untuk ritel di mana pun berada," tegas Zulhas di hadapan para pelaku usaha ritel, dikutip Rabu (11/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga meluruskan persepsi mengenai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang dinilai berpotensi menjadi pesaing ritel modern.

Menurutnya, koperasi desa bukan supermarket, ritel, ataupun warung. Koperasi tersebut merupakan infrastruktur pemerintah yang salah satu fungsi utamanya mendukung distribusi barang bersubsidi dan bantuan pemerintah agar tepat sasaran.

Ia mencontohkan penyaluran LPG 3 kilogram dan pupuk bersubsidi yang selama ini melalui rantai distribusi cukup panjang. Kondisi tersebut dapat menyebabkan harga yang diterima masyarakat menjadi lebih tinggi.

Melalui koperasi desa, pemerintah ingin memperpendek rantai distribusi sekaligus memastikan subsidi diterima masyarakat yang berhak. Koperasi tersebut juga diarahkan menjadi offtaker atau penyerap hasil produksi masyarakat, khususnya petani.

"Koperasi Desa Merah Putih itu bukan ritel, bukan supermarket, bukan warung. Itu koperasi desa yang menjadi infrastruktur pemerintah untuk barang-barang subsidi," jelasnya.

Menanggapi penegasan tersebut, Ketua Umum APRINDO Solihin mengatakan industri ritel memiliki keinginan untuk terus tumbuh, meningkatkan investasi, memperluas jaringan usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Karena itu, kepastian regulasi dan iklim usaha yang kondusif diperlukan untuk menjaga keberlanjutan industri.

"Kami tidak meminta keistimewaan. Kami berharap kepastian, kesetaraan, dan iklim usaha yang sehat agar seluruh pelaku usaha dapat berkembang," ujar Solihin.

Ia berharap harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah, kemudahan perizinan, serta konsistensi kebijakan terus diperkuat. APRINDO juga mendorong keterlibatan asosiasi dan pelaku usaha dalam pembahasan kebijakan yang berdampak langsung terhadap industri ritel.

Terkait pengembangan KDMP, Solihin menyambut baik upaya pemerintah membangun ekosistem ekonomi yang saling melengkapi. Menurutnya, koperasi, UMKM, dan ritel modern memiliki peran masing-masing yang dapat dikembangkan melalui kemitraan.

"Kami ingin ritel menjadi mitra pembangunan ekonomi daerah, bukan sekadar pelaku perdagangan," ungkapnya.

Solihin menambahkan, industri ritel siap berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Kontribusi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan investasi, penyerapan produk dalam negeri, kemitraan dengan UMKM, transformasi digital, dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga daya beli masyarakat karena konsumsi menjadi salah satu penggerak utama perdagangan, produksi, distribusi, dan investasi.

Baca Juga: Puluhan UMKM Ikuti Hari Ritel Nasional 2026, Wali Kota Bandung Ikut Cicipi Produk Kuliner

Puncak HRN 2026 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang berlangsung sejak 2 November 2026 dengan tema "Ritel Indonesia Maju: Menguatkan Produk Bermutu, Menggerakkan Ekonomi Indonesia".

Salah satu agendanya adalah Festival UMKM pada 6-7 November 2026. Kegiatan ini menghadirkan produk unggulan lokal sekaligus membuka peluang promosi, perluasan akses pasar, dan business matching dengan jaringan ritel modern.

Melalui rangkaian HRN 2026, APRINDO mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, UMKM, dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan industri ritel serta perekonomian nasional.