Diakui WHO, BPOM Incar Investasi Asing dan Perkuat Industri Farmasi Indonesia

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mulai membidik peluang investasi lebih besar di sektor kesehatan setelah memperoleh pengakuan internasional dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Status WHO Listed Authority (WLA) yang diraih pada Desember 2025 diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat daya saing industri farmasi Indonesia.

Pengakuan tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperluas peran dalam industri kesehatan global. BPOM tidak lagi hanya berfokus pada fungsi pengawasan dan pemberian izin, tetapi juga ingin menjadi penggerak pertumbuhan industri melalui penciptaan iklim investasi yang lebih kompetitif.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, lembaganya perlu mengubah pendekatan dalam berinteraksi dengan pelaku usaha. Menurutnya, regulator juga memiliki peran strategis dalam mendorong investasi dan pengembangan industri kesehatan nasional.

"Badan POM bukan lagi penjaga, tapi Badan POM adalah katalisator," ujar Taruna dalam diskusi media terkait Global Health Product Regulatory Science Forum (GHPRS Forum) di Jakarta Timur, Senin (9/11/2026).

Taruna menjelaskan, kepastian regulasi dan standar pengawasan menjadi faktor penting bagi perusahaan sebelum memutuskan berinvestasi atau membangun fasilitas produksi di Indonesia.

Dengan status WLA, sistem regulasi Indonesia telah memperoleh pengakuan internasional. Kondisi tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan perusahaan farmasi global untuk mengembangkan usaha dan memperluas kapasitas produksi di dalam negeri.

Status WHO Listed Authority merupakan pengakuan WHO terhadap otoritas regulator yang dinilai memenuhi standar internasional dalam menjalankan fungsi pengawasan produk medis.

BPOM resmi memperoleh status tersebut pada 21 Desember 2025 untuk regulasi produk vaksin. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan sistem regulasi yang diakui WHO.

Pengakuan tersebut berpotensi memberikan keuntungan bagi industri farmasi nasional, terutama dalam memperluas akses produk kesehatan Indonesia ke pasar internasional.

Dengan sistem regulasi yang diakui secara global, produk yang telah melalui proses pengawasan BPOM memiliki peluang lebih besar untuk diterima di negara lain. Hal ini juga dapat membantu mengurangi hambatan regulasi dalam perdagangan produk kesehatan.

Sebelumnya, Taruna menyampaikan bahwa pengakuan internasional tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi obat dan vaksin dalam negeri sekaligus mendorong ekspor.

Baca Juga: Mau Keliling Jalan sambil Dibayar Google? Cek Cara Daftar Petugas Street View

Selain investasi, BPOM juga menargetkan penguatan kolaborasi antara perguruan tinggi, pelaku industri, dan pemerintah.

Taruna menilai pengembangan industri kesehatan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak. Perguruan tinggi memiliki peran dalam menghasilkan riset dan inovasi, sedangkan industri bertugas mengembangkan hasil penelitian menjadi produk yang dapat dipasarkan.

Sementara itu, pemerintah melalui BPOM berperan menyediakan kepastian regulasi serta memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu.

Menurut Taruna, selama ini kolaborasi antara akademisi, pelaku bisnis, dan pemerintah masih sering berjalan secara terpisah. Karena itu, BPOM berupaya mempertemukan ketiga kelompok tersebut melalui forum internasional.

"BPOM sendiri saja tidak bisa, butuh kolaborasi, dan kolaborasi ini akan membuat Indonesia berdaulat," katanya.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat jejaring global, BPOM akan menggelar Global Health Product Regulatory Science Forum (GHPRS Forum) pada 1–4 Desember 2026 di Bali.

Forum tersebut dirancang mempertemukan regulator, akademisi, dan pelaku industri dari berbagai negara untuk membahas pengembangan sistem regulasi serta peluang kerja sama di sektor kesehatan.

Sebanyak 21 otoritas regulator obat dan makanan dari berbagai negara disebut telah mengonfirmasi kehadiran. Kegiatan ini juga dijadwalkan dihadiri 10 duta besar, pelaku usaha dari lebih dari 30 negara, serta ratusan akademisi dari sejumlah universitas internasional.

BPOM berharap forum tersebut tidak hanya menjadi ajang pertukaran pengetahuan, tetapi juga membuka peluang investasi dan kerja sama lintas negara.

Salah satu target yang disiapkan adalah pembentukan jejaring regulator produk kesehatan global serta deklarasi bersama sebagai landasan kolaborasi antarnegara.

Melalui langkah tersebut, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan pengakuan WHO untuk memperkuat industri farmasi nasional, meningkatkan investasi, serta memperluas peran dalam rantai pasok kesehatan dunia.