Kenapa Raffi Ahmad Dipilih untuk Endorse Program Pemerintah? Ternyata Ini Alasannya
Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Kontrak kerja sama publikasi program pemerintah antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik selebritas Raffi Ahmad, terus menjadi perhatian publik. Terkait itu, KKP akhirnya membeberkan sejumlah pertimbangan dalam menentukan mitra publikasi.
Dalam keterangan resminya, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP terlebih dahulu menyatakan bahwa perhatian publik terhadap kerja sama tersebut akan menjadi bahan evaluasi bagi kementerian ke depan.
KKP menjelaskan, kegiatan publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tanggung jawab kementerian untuk menyampaikan program, kebijakan, hingga capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat.
Baca Juga: Ariel NOAH Bongkar Alasan The Dudas Terima Endorse Kementerian, Ternyata Ada Niat Baik
Melalui penyebaran informasi tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengetahui berbagai kegiatan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah, khususnya di sektor kelautan dan perikanan.
Dalam menjalankan strategi komunikasi, KKP mengaku tidak hanya mengandalkan influencer. Kementerian juga memanfaatkan berbagai platform, mulai dari media massa hingga kanal digital, untuk memperluas jangkauan informasi.
"Selama ini, KKP melaksanakan strategi komunikasi secara multiplatform. Tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi, hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah," tulis Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri KKP dalam keterangan di situs resminya.
Baca Juga: The Dudas Minus One Dituduh Nikmati Endorse Miliaran dari Negara, Ini Klarifikasinya
Terkait pemilihan Raffi sebagai mitra kerja sama publikasi, KKP menyebut setidaknya ada empat indikator yang menjadi bahan pertimbangan. Di antaranya jumlah pengikut atau followers, tingkat keterlibatan audiens (engagement), jangkauan audiens, serta persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
Berbagai indikator tersebut digunakan untuk memperkirakan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Artinya, pemilihan mitra publikasi tidak hanya mempertimbangkan popularitas figur atau perusahaan, tetapi juga kemampuan mereka menjangkau kelompok audiens yang menjadi sasaran komunikasi pemerintah.
Meski KKP telah memaparkan pertimbangan tersebut, nilai kontrak yang mencapai miliaran rupiah masih menjadi sorotan. Terlebih, kerja sama publikasi dengan perusahaan yang berada di bawah naungan Raffi Ahmad itu menggunakan anggaran negara yang bersumber dari APBN.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Belinda Safitri
Editor: Belinda Safitri
Tag Terkait: