Terungkap! Alasan Summarecon Beri Hercules Rp 800 Juta, Ada Sengketa 65 Hektare

Rosario de Marshal alias Hercules buka suara mengenai uang Rp800 juta yang diterimanya dari pihak PT Summarecon.

Diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan (HGB) di Bogor, Hercules mengklaim uang tersebut berkaitan dengan bantuan perjalanan ke luar negeri dan upaya mediasi sengketa lahan.

Hercules menjelaskan, uang itu berasal dari tim kuasa hukum Summarecon. Dana tersebut diberikan untuk membantu keperluan kegiatannya saat hendak bepergian ke luar negeri.

"Ya, bahwa uang itu dari tim pengacara hukum Summarecon. Uang itu untuk tujuannya untuk memberikan kepada saya, untuk membantu buat kegiatan yang pada saat itu saya mau ke luar negeri," ujar Hercules kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Selain itu, Hercules mengaku diminta membantu memediasi sengketa tanah milik Summarecon di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Lahan yang menjadi objek perselisihan tersebut memiliki luas sekitar 65 hektare.

Baca Juga: KPK Soroti Belanja Influencer Rp14,69 Miliar, Raffi Ahmad Bakal Diperiksa?

Menurut Hercules, pihak Summarecon berharap dirinya dapat mempertemukan tim hukum GRIB dengan kuasa hukum ahli waris untuk mencari penyelesaian atas konflik kepemilikan tanah tersebut.

Ia menyebut upaya mediasi itu diharapkan menghasilkan kesepakatan damai sehingga persoalan lahan dapat diselesaikan.

"Dan jalan keluar itu ya untuk perdamaian, dan inti perdamaian itu mungkin mereka mau menyelesaikan. Jadi inti pada uang yang Rp 800 juta yang saya balikkan itu tujuannya itu," katanya.

Hercules menjalani pemeriksaan di KPK mulai pukul 10.30 WIB hingga 15.31 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami keterangannya terkait penerimaan uang dari pihak Summarecon.

Uang Rp 800 juta tersebut sebelumnya telah diserahkan Hercules kepada KPK setelah kasus dugaan korupsi pembukaan blokir HGB PT Summarecon Agung Tbk mencuat.

Lembaga antirasuah kemudian menyita uang tersebut untuk menelusuri keterkaitannya dengan perkara yang sedang diselidiki.

Pada 21 Oktober 2026, KPK mengungkap informasi awal bahwa uang tersebut diduga diberikan Summarecon kepada Hercules untuk kepentingan pengamanan atau pengelolaan lahan perusahaan di Kabupaten Bogor.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mendalami tujuan pemberian uang tersebut, termasuk kemungkinan hubungannya dengan sengketa lahan yang terjadi di kawasan itu.

Menurut Budi, konflik bermula ketika sejumlah warga mengklaim memiliki sertifikat tanah atas sebagian lahan yang dikelola Summarecon.

Persoalan tersebut kemudian berujung pada pengajuan pemblokiran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor.

Dalam perkembangannya, KPK menduga terdapat praktik suap kepada oknum pejabat Kementerian ATR/BPN untuk membuka blokir lahan tersebut agar proses pengurusan HGB Summarecon dapat dilanjutkan.

KPK kini masih menelusuri hubungan antara pemberian uang kepada Hercules, sengketa lahan seluas 65 hektare, dan dugaan suap dalam proses pembukaan blokir HGB tersebut.