Pramono Minta Dugaan Kekerasan Seksual di Ponpes Jaksel Diusut Tuntas

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri di sebuah pondok pesantren (ponpes) di Jakarta Selatan diusut tuntas. Ia memastikan Pemprov DKI Jakarta siap mendampingi para korban serta mendukung pengungkapan kasus tersebut.

Pramono mengaku sudah mendengar kabar dugaan kekerasan seksual yang menyeret pimpinan ponpes tersebut.

“Bagi saya pribadi sebagai Gubernur, siapa pun yang melakukan tindakan seksual atau kekerasan ataupun apa pun yang berkaitan dengan itu, maka pemerintah DKI Jakarta mendukung sepenuhnya untuk hal ini diungkap,” ujar Pramono di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (12/11/2026).

Dirinya menyebut bahwa tidak ada toleransi terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan DKI Jakarta. “Karena bagaimanapun ini adalah kejahatan seksual,” tegas Pramono.

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu pun telah meminta aparat setempat untuk membantu pengungkapan perkara tersebut. 

“Sehingga dengan demikian, saya sudah meminta kepada aparat setempat untuk membantu supaya persoalan ini diungkap,” katanya.

Kasus dugaan kekerasan seksual tersebut sebelumnya dilaporkan oleh tujuh santri terhadap pimpinan pondok pesantren berinisial F. Laporan itu telah diterima Polda Metro Jaya pada Minggu (8/11/2026).

Berdasarkan informasi awal kepolisian, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi di lingkungan pondok pesantren di Petukangan Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Peristiwa itu diduga berlangsung sejak 2025.

Baca Juga: Khawatir Hujan Deras Picu Bencana, Pramono Siapkan Modifikasi Cuaca

Dalam laporan tersebut, terduga pelaku disebut menggunakan modus meminta para santri memijat dirinya. Polisi kini tengah mendalami laporan para korban dan mengumpulkan sejumlah bukti untuk mengusut dugaan tindak pidana tersebut.

Pramono menegaskan, para korban tidak perlu takut untuk mengungkap kejadian yang mereka alami. Pemprov DKI Jakarta, kata dia, siap memberikan pendampingan agar para korban mendapatkan dukungan selama proses penanganan perkara berlangsung.

“Kemudian bagi para korban jangan takut, pemerintah DKI Jakarta hadir untuk menjadi pendamping dan kita akan memberikan support sepenuhnya untuk itu,” tutup Pramono.