Di Hadapan Pengusaha Sawit, Bappenas Sentil soal Kebakaran Lahan

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rachmat Pambudy, menyoroti masih berulangnya kebakaran lahan di kawasan perkebunan kelapa sawit.

Dia menegaskan, pemerintah tidak akan lagi menanggung beban akibat kelalaian perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab pencegahan kebakaran.

Menurut Rachmat, persoalan kebakaran lahan menjadi salah satu tantangan serius yang harus segera diselesaikan industri kelapa sawit nasional. Terlebih, kebakaran tidak hanya terjadi di sekitar kawasan hutan, tetapi juga di kawasan perkebunan kelapa sawit.

"Saat kita berkumpul dalam Konferensi Kelapa Sawit Internasional (IPOC) ke-22, dunia sedang memperhatikan Indonesia. Asap yang membubung di berbagai wilayah menjadi bukti nyata bahwa kita tidak bisa lagi mengabaikan persoalan ini," ujar Rachmat dalam pembukaan Indonesia Palm Oil Conference and 2027 Price Outlook (IPOC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (12/11/2026).

Dia mempertanyakan mengapa kebakaran lahan masih terus berulang setiap tahun. Padahal, perkembangan teknologi seperti pemantauan satelit secara real time dan pemodelan iklim prediktif seharusnya memungkinkan para pemangku kepentingan melakukan pencegahan lebih dini.

"Persoalannya adalah krisis komitmen untuk melakukan tindakan pencegahan secara proaktif," katanya.

Rachmat mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah mengambil alih komando secara langsung dalam penanganan kebakaran lahan. Langkah tersebut dilakukan melalui operasi di lapangan, pengerahan kekuatan militer, serta personel tanggap darurat dalam skala besar di berbagai provinsi terdampak.

Dia menilai, dampak kelalaian dalam mencegah kebakaran tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara dan membahayakan keselamatan petugas pemadam kebakaran.

"Dampak dari kelalaian masa lalu sangat besar. Kebakaran telah merenggut nyawa petugas pemadam kebakaran yang berdedikasi, membebani sumber daya nasional, serta menimbulkan kerusakan lingkungan dan kerugian ekonomi yang serius bagi negara," ungkapnya.

Baca Juga: Guru Besar Ilmu Tanah Ungkap Alasan Kenapa Kebakaran di Lahan Gambut Sulit Dipadamkan

Baca Juga: Kepala Bappenas Sentil Ekspansi Sawit: Jangan Terus Perluas Lahan, Perkuat Hilirisasi

Karena itu, pemerintah akan mengambil tindakan terhadap perusahaan yang terbukti membiarkan kebakaran terjadi di wilayah konsesinya. Sanksi yang diterapkan mencakup sanksi administratif, pencabutan izin, hingga proses pidana.

"Negara tidak akan lagi menanggung beban akibat kelambanan perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya," tegas Rachmat.

Lebih lanjut, dia menyoroti ketidakjelasan aturan yang selama ini dinilai turut memicu berulangnya persoalan kebakaran lahan. Meskipun peraturan nasional melarang pembukaan lahan dengan cara membakar, sejumlah ketentuan di tingkat daerah masih memberikan ruang bagi praktik kearifan lokal.

Pengecualian tersebut pada dasarnya ditujukan secara terbatas bagi petani kecil dan masyarakat adat untuk mengelola lahan hingga dua hektare di tanah mineral. Namun, ketentuan itu dinilai terlalu sering disalahgunakan untuk membenarkan praktik pembakaran dalam kegiatan pertanian berskala besar.

"Terlalu lama ketidakjelasan sistemik dan sikap abai industri membiarkan keuntungan jangka pendek lebih diutamakan dibandingkan pengelolaan lahan yang bertanggung jawab. Kondisi tersebut harus diakhiri mulai sekarang," ujarnya.

Rachmat menegaskan, Presiden Prabowo telah menetapkan arah kebijakan yang jelas, yakni pendekatan tanpa pengecualian terhadap pembukaan lahan dengan cara membakar.

Dia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab menjaga keberlanjutan lingkungan tidak hanya berada di tangan perusahaan perkebunan, tetapi juga mencakup investor, pemasok, hingga regulator.

"Keberlanjutan tidak boleh hanya menjadi slogan pemasaran, sementara praktik kearifan lokal justru dimanfaatkan sebagai alasan untuk melakukan kelalaian," katanya.

Menurut Rachmat, industri sawit perlu menutup kesenjangan antara kepatuhan administratif dan pelaksanaan perlindungan lingkungan secara nyata di lapangan.

"Kita harus menutup kesenjangan antara kepatuhan di atas kertas dan perlindungan nyata di lapangan," pungkasnya.