Menteri Yusril: 'Wapres Kosong, Presiden Bisa Jalankan Roda Pemerintahnya Sendiri'

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan kekosongan jabatan Wakil Presiden setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka tidak perlu diisi oleh pejabat lain untuk sementara waktu.

Menurut Yusril, Presiden Prabowo Subianto tetap dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan tanpa didampingi Wakil Presiden, termasuk ketika sedang melakukan kunjungan ke luar negeri.

Ia menjelaskan, tugas utama Wakil Presiden adalah membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan.

"Tidak diisi oleh siapa-siapa. Oleh karena kalau tidak ada Wakil Presiden, Presiden kan menjalankan kekuasaan sendiri. Wakil Presiden itu membantu tugas-tugas Presiden," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril juga menegaskan kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak mengharuskan tugas-tugasnya dialihkan kepada triumvirat atau tiga pejabat tinggi negara ketika Presiden berada di luar negeri.

Menurutnya, Presiden tetap memiliki kewenangan menjalankan pemerintahan dari dalam maupun luar negeri. Sementara itu, para menteri tetap dapat melaksanakan tugas sesuai bidang dan kewenangan masing-masing.

"Jadi kalau tidak ada Wakil Presiden, tidak ada yang membantu tugas-tugas Presiden dalam konteks sebagai seorang Wakil Presiden. Jadi Presiden dapat menjalankan pemerintahan, baik dari dalam maupun dari luar negeri, tidak masalah itu," jelasnya.

Yusril mengatakan sebagian menteri dapat mendampingi Presiden dalam kunjungan luar negeri, sedangkan menteri lainnya tetap berada di dalam negeri untuk menjalankan tugas pemerintahan.

Ia menilai perkembangan teknologi komunikasi juga memudahkan koordinasi antara Presiden dan jajaran menteri sehingga kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, Wakil Presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri. Keputusan yang ditandatangani Wakil Presiden atas nama Presiden, menurutnya, tetap merupakan keputusan Presiden.

"Karena Wakil Presiden pun, kalaupun ada di dalam negeri, dia tidak bisa mengambil keputusan. Keputusan Wakil Presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita," terang Yusril.

Ia menambahkan, Presiden tetap dapat memberikan perintah maupun instruksi secara langsung dari luar negeri melalui sarana komunikasi yang tersedia.

"Jadi tidak ada masalah bagi Presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," pungkasnya.