KPK Serahkan Pengungkapan Nama Pimpinan yang Diduga Disadap Listyo Sigit kepada Polri

KPK menyerahkan pengungkapan identitas pimpinan maupun penyidiknya yang diduga menjadi target penyadapan kepada Polri. Lembaga antirasuah menyebut informasi mengenai pihak-pihak yang menjadi objek penyadapan merupakan bagian dari materi penyidikan kepolisian.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi mengenai siapa saja dari internal KPK yang diduga disadap. Karena itu, ia meminta pengungkapan lebih lanjut mengenai identitas target dilakukan oleh Polri melalui proses hukum yang sedang berjalan.

"Kami belum mendapatkan informasi terkait itu, karena tentu objek-objek yang dilakukan atau objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan. Sehingga ini menjadi ranah dari Polri nanti untuk menyampaikan secara berkala berkaitan dengan proses hukum yang sedang berjalan di sana," kata Budi kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).

Budi menyampaikan KPK menghormati sekaligus mendukung penegakan hukum yang dilakukan Polri. Ia juga meyakini kepolisian akan membuka secara terang perkembangan perkara penyadapan tersebut.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap KPK termasuk salah satu institusi yang diduga menjadi sasaran penyadapan oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pihak lainnya. Pengungkapan itu disampaikan Suyudi dalam RDP bersama Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: Soroti Kasus Penyadapan Listyo Sigit, Brigjen (Purn) Purnomo Duga Ada Unsur TNI dan Sipil Istana Terlibat

Selain KPK, daftar sasaran yang dipaparkan Kapolri mencakup Presiden Prabowo Subianto, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, kejaksaan, hingga internal Polri. Organisasi kemasyarakatan, aktivis, dan mahasiswa juga disebut masuk dalam daftar tersebut.

Dalam rapat tersebut, Suyudi juga memaparkan dugaan peran Listyo Sigit dalam perkara penyadapan. Mantan Kapolri itu disebut diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp, serta menjadi penerima akhir hasil penyadapan atau end user. 

Budi menegaskan KPK tetap menghormati proses penyidikan yang ditangani Polri. Ia menyebut koordinasi antara kedua lembaga penegak hukum tersebut selama ini juga berlangsung secara intensif, baik di tingkat pimpinan maupun jajaran di bawahnya.

"Untuk koordinasi antara Polri dengan KPK tentu secara intensif terus dilakukan, baik oleh Pak Kapolri dengan pimpinan ataupun di jajaran bawahnya. Kami sebagai aparat penegak hukum secara intensif ya melakukan koordinasi, karena memang banyak hal yang kemudian butuh untuk disinergikan termasuk kawan-kawan di Kejaksaan Agung," ujarnya.