Komnas HAM Periksa Rekaman CCTV UGM, Telusuri Dugaan Pelanggaran HAM saat Aksi 10 November

Pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) bertemu dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada Jumat (13/11/2026) untuk menindaklanjuti penelusuran fakta terkait aksi mahasiswa pada 10 November 2026 di Bundaran UGM, Yogyakarta.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di Ruang Sidang Pimpinan UGM tersebut membahas kronologi aksi, kondisi mahasiswa yang menjadi korban, hingga dugaan masuknya aparat dan penembakan gas air mata ke lingkungan kampus.

Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, mengatakan pihaknya telah memperoleh gambaran komprehensif mengenai peristiwa tersebut dari data dan keterangan yang disampaikan UGM.

Informasi yang diterima mencakup rangkaian aksi mahasiswa yang berlangsung damai pada siang hari dengan tuntutan koreksi kebijakan pemerintah. Komnas HAM juga mendapatkan data mengenai mahasiswa yang mengalami luka-luka, ditangkap, serta dugaan penggunaan gas air mata di lingkungan kampus.

Anis menyebut rekaman CCTV yang diberikan UGM menjadi salah satu bukti penting untuk menganalisis dugaan pelanggaran HAM dalam peristiwa tersebut.

“Tadi juga sudah diputarkan rekaman CCTV dari UGM terutama yang dari jam 21.00 sampai dini hari. Kita bisa melihat bagaimana gempuran gas air mata yang masuk ke UGM tadi,” ujar Anis kepada wartawan.

Sebelum mendatangi UGM, Komnas HAM telah bertemu dengan Polda DIY dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di Bundaran UGM, DPRD, serta Titik Nol. Komnas HAM juga menemui sejumlah korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit untuk meminta keterangan.

Anis menambahkan, masyarakat sipil yang memberikan pendampingan hukum juga memiliki informasi mengenai kronologi kejadian dan dugaan perlakuan aparat terhadap peserta aksi.

Karena itu, menurutnya, diperlukan kerja sama berbagai pihak untuk mengungkap fakta secara utuh sebelum Komnas HAM melakukan analisis terhadap dugaan pelanggaran HAM.

“Hasilnya nanti, kami akan memberikan rekomendasi yang disampaikan kepada para pihak tertentu seperti aparat kepolisian dan yang lainnya,” kata Anis.

Sementara itu, Rektor UGM Prof. dr. Ova Emilia menyambut baik kedatangan Komnas HAM. Ia mengatakan pihak universitas siap memberikan data dan bukti yang dibutuhkan untuk membantu proses penelusuran.

Ova berharap pemeriksaan tersebut dapat memberikan gambaran objektif mengenai kejadian sebenarnya sehingga tidak berkembang misinformasi di masyarakat. Ia menegaskan UGM tetap menyediakan ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik yang membangun.

“Kehadiran Komnas HAM ini sangat membantu karena bagaimanapun kita memerlukan data dan informasi-informasi objektif,” ungkapnya.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat dan Alumni, Arie Sujito, menegaskan mahasiswa dan sivitas akademika harus mendapatkan perlindungan berdasarkan prinsip hak asasi manusia.

Ia berharap kolaborasi UGM dan Komnas HAM dapat membantu mengklarifikasi peristiwa penangkapan mahasiswa serta menjawab berbagai spekulasi yang berkembang.

“Kita support data yang dibutuhkan Komnas HAM untuk basis analisis. Kami tidak ingin terjebak pada blocking politik, tetapi datalah yang akan berbicara sehingga ada rekomendasi strategis,” ujar Arie.

Arie juga mengungkapkan bahwa berdasarkan data terbaru, masih terdapat satu mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang ditahan di Polda DIY. Mahasiswa tersebut saat ini masih mendapatkan advokasi dan pendampingan dari Tim Hukum UGM.

“Kami akan terus mengawal dan melakukan pendampingan kepada mahasiswa tersebut,” katanya.