Restitusi Pajak Turun 38,71%, Bimo DJP Ungkap Sektor yang Diprioritaskan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat pencairan restitusi pajak mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026. Angka tersebut merosot 38,71% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp340,52 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, di tengah penurunan tersebut, DJP kini memprioritaskan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya.

"Memang benar sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," ujar Bimo dalam paparan pajak di Bogor, dikutip Sabtu (14/11/2026).

Prioritas tersebut berkaitan dengan kebutuhan dunia usaha terhadap ketersediaan arus kas. Percepatan pengembalian pajak diharapkan dapat membantu pelaku usaha mempertahankan kegiatan produksi dan operasionalnya.

Hingga Oktober 2026, DJP telah mengembalikan restitusi sebesar Rp7,14 triliun kepada 125.375 wajib pajak UMKM. Penyaluran tersebut juga menunjukkan peningkatan dalam dua bulan terakhir.

Bimo memaparkan, rata-rata pencairan restitusi UMKM pada September-Oktober 2026 mencapai Rp604,91 miliar per bulan. Jumlah itu meningkat 86,5% dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei-Agustus 2026 yang sebesar Rp324,33 miliar per bulan.

"Selama September-Oktober, peningkatan pencairan 86,5% atau sejumlah Rp604,91 miliar per bulan, dibandingkan rata-rata Mei-Agustus sebelumnya sebesar Rp324,33 miliar per bulan. Jadi, ini hampir dobel," kata Bimo.

Selain UMKM, industri padat karya juga memperoleh percepatan pengembalian pajak. Sampai akhir Oktober 2026, restitusi yang sudah dicairkan kepada sektor tersebut mencapai Rp4,9 triliun untuk 2.767 wajib pajak.

Realisasi tersebut setara dengan 92,1% dari keseluruhan permohonan restitusi yang diajukan industri padat karya. Dengan demikian, sebagian besar permohonan dari sektor tersebut telah memperoleh pengembalian.

Baca Juga: DJP Ubah Aturan Penghapusan Sanksi Pajak, Pembayaran Kini Diprioritaskan ke Pokok Utang

Rata-rata pencairan restitusi industri padat karya pada September-Oktober 2026 tercatat Rp363,27 miliar per bulan. Angka tersebut meningkat 55,8% dibandingkan rata-rata pencairan pada Mei-Agustus 2026 sebesar Rp233,21 miliar per bulan.

Meski demikian, masih terdapat permohonan restitusi industri padat karya senilai Rp418 miliar yang belum dicairkan. DJP menargetkan sisa pengembalian tersebut dapat diselesaikan pada November hingga Desember 2026.

Bimo memastikan proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetap disertai pemeriksaan. Mekanisme audit dilakukan berdasarkan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas administrasi perpajakan.

"Semua restitusi dilakukan audit sesuai dengan manajemen risiko untuk menjaga akuntabilitas dan integritas dari sistem perpajakan kami," tegasnya.