DJP Ubah Aturan Penghapusan Sanksi Pajak, Pembayaran Kini Diprioritaskan ke Pokok Utang

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengubah mekanisme pembayaran dalam kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi pajak. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026, pembayaran yang dilakukan wajib pajak kini diprioritaskan untuk melunasi pokok utang pajak terlebih dahulu sebelum dialokasikan untuk membayar sanksi administrasi.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan perubahan tersebut merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya dalam PMK Nomor 118 Tahun 2024. Sebelumnya, setiap pembayaran atau cicilan wajib pajak dialokasikan secara proporsional antara pokok pajak dan sanksi administrasi.

Menurut Bimo, mekanisme lama justru berpotensi memperlambat pelunasan pokok pajak. Sebab, setiap pembayaran yang dilakukan wajib pajak harus dibagi untuk memenuhi dua komponen kewajiban tersebut.

"Ini disempurnakan untuk pembayaran yang lebih gabung itu dialokasikan kepada pokok pajaknya," kata Bimo dalam paparan perpajakan, Kamis (12/11/2026).

Dia mengatakan, perubahan mekanisme tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat menyelesaikan kewajiban pokoknya lebih cepat. Selain itu, pemerintah juga ingin menjaga arus kas wajib pajak sehingga aktivitas ekonomi tetap berjalan.

Bimo menegaskan, kebijakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi bukan berarti pemerintah memberikan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap harus melunasi kewajiban pokok pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kebijakan ini bukan pemutihan pajak dan tidak menghapus kewajiban pokok pembayaran pajaknya," tegasnya.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong kepatuhan sukarela atau voluntary compliance. DJP ingin memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya tanpa mengabaikan kewajiban utama kepada negara.

Baca Juga: Kepatuhan Pajak Bakal Jadi Syarat Promosi Jabatan Bagi ASN dan TNI-Polri

Baca Juga: Setoran Pajak Kurang Rp514 T, Menkeu Minta Dukungan Masyarakat

Pemerintah juga memastikan wajib pajak yang selama ini telah patuh tetap mendapatkan hak dan apresiasi secara proporsional. Salah satunya melalui kemudahan penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF), yang diperlukan dalam berbagai proses perizinan usaha.

Dengan demikian, DJP berharap perubahan mekanisme pembayaran tersebut dapat mempercepat penyelesaian tunggakan pokok pajak sekaligus membangun kepatuhan perpajakan yang lebih kuat dan berkelanjutan.