- Home
- /
- Kabar Finansial
- /
- Bursa
10 Saham BUMN Masuk Daftar HSC BEI, Ada GIAA, PGEO, MTEL, hingga WIKA
Kredit Foto: Istimewa
Sebanyak 10 saham emiten terkait Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk dalam daftar saham dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) yang dirilis Bursa Efek Indonesia (BEI). Konsentrasi kepemilikan pada saham-saham tersebut mencapai 93% hingga 97%. Artinya, hanya sebagian kecil saham yang tersedia untuk diperdagangkan secara bebas di pasar modal.
Sepuluh emiten tersebut meliputi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA), PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk (GMFI), PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), PT Indofarma Tbk (INAF), PT Kimia Farma Tbk (KAEF), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL), PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IPCM), dan PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP).
Berdasarkan data yang dipublikasikan, tingkat konsentrasi kepemilikan saham kesepuluh emiten tersebut berada di rentang 93,024% hingga 97,072%. BRIS mencatat konsentrasi kepemilikan sebesar 93,024%, sedangkan INAF menjadi yang tertinggi dengan 97,072%.
Baca Juga: SRTG Masuk Daftar HSC BEI, Ini Respons Sandiaga Uno
Contoh lainnya adalah PGEO dengan konsentrasi kepemilikan mencapai 95,225%. Dengan angka tersebut, hanya sekitar 4,8% saham PGEO yang berada di luar kepemilikan terkonsentrasi dan berpotensi tersedia untuk diperdagangkan secara bebas. Porsi saham yang beredar di publik atau free float yang terbatas dapat memengaruhi likuiditas perdagangan saham.
Secara keseluruhan, BEI mencatat sebanyak 383 saham masuk dalam daftar HSC per 11 November 2026. Dalam materi Klinikporto, konsentrasi kepemilikan pada kisaran 95% hingga 97% menjadi salah satu tingkat yang mendapat perhatian.
Masuknya 10 saham emiten BUMN ke dalam daftar tersebut turut mendapat perhatian Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria. Dia menyatakan akan memeriksa persoalan tersebut dan meminta klarifikasi dari sepuluh BUMN terkait.
"Tidak ada dispensasi. Nanti kita lihat, saya pelajari," ujar Dony dalam keterangannya, seperti diberitakan Senin (16/11/2026).
Tantangan Besar Menambah Saham Publik
Persoalan konsentrasi kepemilikan saham menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi perusahaan pelat merah. Di satu sisi, negara berkepentingan mempertahankan kepemilikan mayoritas, terutama pada perusahaan yang mengelola aset strategis.
Namun, di sisi lain, pasar modal membutuhkan porsi saham publik yang memadai untuk mendukung likuiditas perdagangan dan pembentukan harga saham yang lebih sehat.
Karena itu, upaya meningkatkan free float tidak bisa dilakukan dengan mudah. Pelepasan sebagian saham milik negara, misalnya, perlu mempertimbangkan kondisi fundamental perusahaan sekaligus kepentingan negara sebagai pemegang saham pengendali.
Berdasarkan analisis dalam materi Klinikporto, sejumlah emiten menghadapi tantangan fundamental apabila harus melepas sahamnya ke publik.
INAF, misalnya, masih dibayangi persoalan ekuitas negatif. GIAA juga masih mencatatkan kerugian, sedangkan WIKA tengah menjalani proses restrukturisasi utang. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi minat investor apabila perusahaan melepas sebagian kepemilikannya ke pasar.
Di sisi lain, PGEO, MTEL, dan BRIS dinilai memiliki fundamental yang lebih baik. Meski demikian, ketiganya juga berkaitan dengan aset strategis negara sehingga setiap rencana pelepasan saham perlu mempertimbangkan aspek pengendalian dan kepentingan negara.
Lima Opsi untuk Meningkatkan Free Float
Setidaknya ada lima opsi yang dapat dipertimbangkan perusahaan untuk meningkatkan porsi saham publik.
Pertama, melalui penerbitan saham baru atau right issue. Mekanisme ini memungkinkan perusahaan menambah jumlah saham beredar. Namun, pelaksanaannya berpotensi terkendala apabila investor tidak tertarik membeli saham perusahaan dengan kondisi fundamental yang lemah.
Kedua, melalui private placement atau penempatan saham secara langsung kepada investor tertentu. Opsi ini dapat menjadi alternatif untuk menambah kepemilikan publik, meskipun proses dan pelaksanaannya dinilai lebih rumit.
Ketiga, melalui divestasi langsung atau penjualan sebagian saham yang telah dimiliki negara. Langkah ini dapat menambah porsi saham publik, tetapi berisiko menekan harga saham apabila jumlah saham yang dilepas terlalu besar.
Keempat, melalui program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP), yakni pemberian hak kepemilikan saham kepada manajemen dan karyawan. Meski dapat membantu meningkatkan kepemilikan saham di luar pemegang saham utama, kontribusinya terhadap kenaikan free float relatif terbatas.
Kelima, melalui penggunaan nominee atau pihak yang bertindak sebagai pemegang saham atas nama pihak lain. Namun, mekanisme ini memiliki risiko terhadap transparansi kepemilikan saham.
Sejumlah BUMN Mulai Siapkan Aksi Korporasi
Di tengah persoalan tersebut, sejumlah emiten BUMN mulai menyiapkan rencana aksi korporasi untuk meningkatkan porsi free float hingga mencapai target 15%.
GMFI, misalnya, menyiapkan penerbitan maksimal 22,03 miliar saham baru melalui right issue. Melalui aksi tersebut, perseroan menargetkan peningkatan free float dari 12,5% pada Maret 2027 menjadi 15% pada Maret 2028.
BRIS juga berencana menerbitkan 6,8 miliar saham baru. Berdasarkan data yang tersedia, free float BRIS saat ini berada di level 9,91%, dengan target peningkatan menjadi 15%.
Sementara itu, GIAA merencanakan right issue III melalui penerbitan hingga 248,7 miliar saham Seri E. Aksi korporasi tersebut memiliki nilai nominal Rp6,22 triliun dan menjadi salah satu langkah yang disiapkan perseroan untuk memperbaiki struktur kepemilikan saham.
Baca Juga: Delapan Saham Grup Salim Masuk Daftar HSC, Kalahkan Lippo hingga Sinarmas
Baca Juga: BEI Resmi Keluarkan 296 Saham HSC, Ini Daftar Lengkapnya
Berbeda dengan ketiga emiten tersebut, KAEF menyiapkan alternatif melalui penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK). Saat ini, free float KAEF tercatat sebesar 10,18%. Porsinya berpotensi meningkat menjadi 15% dalam dua tahun apabila seluruh OWK dikonversi menjadi saham.
Adapun WIKA mempertimbangkan divestasi aset noninti bisnis serta penerbitan saham baru melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Perseroan memiliki free float sekitar 8,96%, dengan rencana divestasi yang diproyeksikan berlangsung pada periode 2026–2028.
Selanjutnya, PGEO masih mengkaji opsi divestasi maupun penerbitan saham baru. Perseroan memiliki free float sebesar 11,2% dan menargetkan peningkatan menjadi 12,5% pada Maret 2027, sebelum mencapai 15% pada 2028.
Sementara itu, tiga emiten lainnya, yakni INAF, ADCP, dan IPCM, belum memiliki informasi terbuka mengenai rencana aksi korporasi untuk meningkatkan porsi saham publik.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Merlina Aryanti
Editor: Dian Ihsan