Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sudah Dapat Restu dari Pemerintah Pusat, Foto Gibran Mulai Dicopot dari Kantor Pemerintahan DKI

        Sudah Dapat Restu dari Pemerintah Pusat, Foto Gibran Mulai Dicopot dari Kantor Pemerintahan DKI Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Foto Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai diturunkan dari seluruh kantor pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Senin (16/11/2026). Langkah tersebut menyusul pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden.

        Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, keputusan tersebut telah melalui konsultasi dengan pemerintah pusat. Hal itu dilakukan untuk memastikan kebijakan penurunan foto tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.

        “Supaya ini tidak menjadi misinterpretasi ataupun apa pun. Kemarin Pemerintah DKI Jakarta sudah melakukan konsultasi dengan pemerintah pusat mengenai foto presiden dan wakil presiden,” kata Pramono seperti dikutip dari keterangan resmi Pemprov DKI, Senin (16/11/2026).

        Menurut Pramono, pemerintah pusat telah memberikan persetujuan agar foto Gibran tidak lagi dipasang di kantor-kantor pemerintahan. Ia menjelaskan, surat pengunduran diri Gibran juga telah diproses secara resmi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

        “Secara resmi surat pengunduran diri itu sudah diproses di MPR dan secara resmi kami mendapatkan blessing bahwa foto wakil presiden sudah bisa diturunkan karena memang sudah mengajukan pengunduran diri,” tuturnya.

        Baca Juga: Prabowo Jangan Buru-buru Cari Pengganti Gibran: Masih Ada Isu Soal Pencalonannya di Pilpres 2024

        Penurunan foto tersebut dilakukan secara serentak mulai Senin. Kebijakan ini berlaku di seluruh kantor pemerintahan yang berada di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta.

        Sejumlah lokasi yang menjadi sasaran penurunan foto meliputi kantor kelurahan, kecamatan, wali kota, bupati, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga Balai Kota DKI Jakarta.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Christian Andy
        Editor: Christian Andy

        Bagikan Artikel: