Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kopdes Merah Putih Punya Landasan Hukum Berlapis, Pengamat Jelaskan Pentingnya untuk Persepsi Masyarakat

        Kopdes Merah Putih Punya Landasan Hukum Berlapis, Pengamat Jelaskan Pentingnya untuk Persepsi Masyarakat Kredit Foto: Istimewa
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki landasan hukum yang berjenjang, mulai dari Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 hingga peraturan presiden. Kejelasan landasan hukum tersebut dinilai penting untuk dipahami masyarakat, terutama di tengah polemik dan uji materi terkait program tersebut yang kini bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK).

        Chairman Indonesian Bureaucracy & Service Watch, Nova Andika, menjelaskan bahwa dasar hukum paling tinggi bagi KDKMP adalah Pasal 33 ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut mengamanatkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

        Menurut Nova, koperasi merupakan bentuk nyata dari prinsip tersebut. Karena itu, pembentukan KDKMP memiliki pijakan konstitusional.

        "Satu tingkat di bawah konstitusi, aturan yang mengatur koperasi secara umum adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Berdasarkan Putusan MK Nomor 28/PUU-XI/2013, undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai ada undang-undang baru," ujar Nova dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (16/11).

        Ia menilai keberlakuan UU Nomor 25 Tahun 1992 menunjukkan bahwa aturan mengenai perkoperasian di Indonesia masih memiliki kepastian hukum. Selama belum ada undang-undang baru, ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi seluruh koperasi, termasuk KDKMP.

        Pada tingkat pelaksanaan, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 untuk mempercepat pembentukan KDKMP di seluruh Indonesia. Pemerintah kemudian menerbitkan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 yang mengatur percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan koperasi tersebut.

        Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Peraturan ini menjadi pedoman lebih teknis mengenai penyelenggaraan dan tata kelola KDKMP.

        Nova menjelaskan, Inpres berfungsi mendorong percepatan pembentukan dan pembangunan fasilitas koperasi, sedangkan Perpres mengatur tata cara penyelenggaraannya, termasuk pembagian peran dan tanggung jawab para pihak.

        "Jadi aturannya berlapis, mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga peraturan presiden. Masyarakat perlu melihat gambaran utuh ini supaya diskusinya sehat dan berdasarkan fakta," katanya.

        Selain memiliki landasan regulasi, KDKMP juga telah memperoleh status kelembagaan resmi. Setiap koperasi mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum. Proses pembentukan badan hukum tersebut telah rampung sejak Presiden meluncurkan kelembagaan KDKMP di Desa Bentangan, Klaten, Jawa Tengah, pada Juli 2025.

        Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan (Simkopdes) Kementerian Koperasi per 16 November 2026, sebanyak 83.359 koperasi telah terbentuk secara kelembagaan. Dari jumlah tersebut, 80.965 koperasi telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

        Nova menyebut status badan hukum dan kepemilikan NPWP menjadi identitas resmi koperasi yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha dan menjalin kerja sama secara sah.

        Terkait uji materi yang tengah berlangsung di MK, Nova menilai proses tersebut merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dalam negara hukum. MK memiliki kewenangan menguji kesesuaian undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga pemeriksaan berfokus pada pasal-pasal undang-undang yang dipersoalkan.

        Ia mengajak masyarakat menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu putusan majelis hakim.

        "Uji materi itu jalur konstitusional yang sehat, dan siapa pun boleh menempuhnya. Kita hormati prosesnya dan tunggu pertimbangan majelis hakim. Sambil menunggu, masyarakat bisa melihat bahwa pijakan hukum KDKMP bisa dirunut dengan jelas," ujar Nova.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Amry Nur Hidayat
        Editor: Amry Nur Hidayat

        Bagikan Artikel: