Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Andreas Hugo Pareira: Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Siapa pun Dia!

        Andreas Hugo Pareira: Tak Ada Toleransi bagi Pelaku Kekerasan Seksual, Siapa pun Dia! Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan pendampingan serta perlindungan kepada mahasiswi berinisial RWM (21), pelapor dalam kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang, Yosef Lede.

        Andreas menegaskan, penanganan perkara tersebut harus mengutamakan keselamatan korban dan saksi. Ia mengingatkan agar tidak ada tekanan maupun intimidasi yang dapat menghambat proses hukum, terlebih terlapor merupakan pejabat daerah.

        “Penanganan laporan dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang perlu disertai penilaian kebutuhan perlindungan bagi pelapor dan saksi,” kata Andreas, Senin (16/11/2026).

        Menurutnya, relasi kuasa akibat kedudukan terlapor berpotensi memengaruhi kebebasan korban dan saksi dalam memberikan keterangan. Karena itu, perlindungan hak-hak mereka harus dipastikan sejak awal.

        “Jangan sampai ada tekanan kepada korban akibat relasi kuasa yang ditimbulkan mengingat status terduga pelaku sebagai pejabat. Semua harus memastikan perlindungan hak-hak korban, termasuk terbebas dari intimidasi dari pihak mana pun,” tegasnya.

        Andreas mendorong LPSK segera berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pendamping korban untuk mengidentifikasi kebutuhan perlindungan. Pelapor dan saksi juga perlu mendapat penjelasan mengenai prosedur pengajuan serta bentuk perlindungan yang tersedia.

        Ia meminta penilaian risiko turut mempertimbangkan kemungkinan tekanan terhadap keluarga, ketergantungan sosial maupun ekonomi, hingga penyebaran informasi pribadi korban.

        “Perlindungan perlu menjangkau keadaan nyata yang dapat menghambat seseorang memberikan keterangan. Setiap informasi mengenai ancaman harus dinilai dan ditindaklanjuti sesuai tingkat risikonya,” ujarnya.

        Andreas Minta Polisi Proses Bupati Kupang Jika Bukti Cukup

        Selain perlindungan korban, Andreas meminta kepolisian segera menahan Yosef Lede apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

        Ia menilai asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati. Namun, proses hukum perlu berjalan tegas apabila bukti awal telah mengindikasikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

        "Tak ada toleransi bagi pelaku kekerasan seksual, siapa pun dia, dan apa pun status sosial dan latar belakangnya. Hukum harus berpihak bagi korban kekerasan seksual,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

        Andreas memastikan Komisi XIII DPR akan mengawal penanganan perkara, terutama terkait akses korban terhadap mekanisme perlindungan, penilaian risiko, dan tindak lanjut apabila ditemukan ancaman.

        Mendagri Tito Minta Polisi Usut Laporan Dugaan Pemerkosaan

        Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian juga meminta kepolisian mengusut laporan dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi berusia 21 tahun tersebut.

        Tito mengatakan telah meminta Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan kepolisian yang menangani perkara.

        “Saya sudah mendapat informasi sudah dilaporkan ke polisi. Saya sudah minta Irjen Mendagri untuk koordinasi sama polisi yang menangani,” kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

        Kasus ini bermula ketika RWM diduga diajak dua perempuan berinisial EK dan LS dengan alasan mendapatkan pekerjaan. Korban kemudian dibawa ke rumah jabatan Bupati Kupang. Di lokasi tersebut, korban mengaku mengalami pemaksaan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan Yosef Lede.

        Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di rumah jabatan Bupati Kupang. Dalam proses tersebut, penyidik menemukan celana milik RWM yang disebut digunakan saat peristiwa dugaan kekerasan seksual.

        Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA-PPO) Polda NTT, Kombes Nova Irone Surentu, menyampaikan bahwa penyidik telah meminta keterangan enam orang. Mereka terdiri atas pelapor, orang tua pelapor, serta sejumlah pihak yang mengetahui rangkaian peristiwa sebelum dan sesudah kejadian.

        Polisi juga telah memanggil EK dan LS untuk dimintai keterangan terkait dugaan peristiwa tersebut.

        "Hari ini kami telah melakukan panggilan terhadap EK dan LS untuk datang ke sini. Pemeriksaan terhadap kedua orang tersebut dijadwalkan hari ini," kata Nova dalam konferensi pers di Mapolda NTT, Senin (16/11/2026).

        Dalam perkara ini, Yosef Lede masih berstatus sebagai terlapor. Kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mendalami laporan dugaan kekerasan seksual tersebut.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ferry Hidayat
        Editor: Ferry Hidayat

        Bagikan Artikel: