Penasihat Prabowo: Aturan Dana Pesangon Bikin Pengusaha Tak Bisa Lagi Kabur Saat Buruh Terkena PHK
Kredit Foto: PHK
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menilai pembentukan dana cadangan pesangon dapat menjadi solusi untuk melindungi pekerja dari risiko tidak dibayarnya hak ketika terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menurut Said Iqbal, selama ini masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pesangon dengan berbagai alasan. Mulai dari perusahaan yang dinyatakan pailit, tidak memiliki uang, hingga meninggalkan kewajiban kepada pekerjanya.
Baca Juga: Wejangan Said Iqbal ke Prabowo: PPN Diturunkan, Daya Beli Masyarakat Naik Lagi
Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya pemerintah membentuk mekanisme dana cadangan pesangon. Melalui skema ini, perusahaan diharapkan tidak lagi bisa menjadikan kondisi keuangan saat pemutusan hubungan kerja sebagai alasan untuk menghindari kewajiban membayar hak pekerja.
Penasihat Presiden Prabowo Subianto ini menjelaskan bahwa dana tersebut nantinya perlu dipisahkan dari kekayaan perusahaan melalui mekanisme iuran.
"Jadi banyak perusahaan yang ketika mem-PHK karyawan dengan alasan apa pun, dia tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang alasannya pailit, ada yang alasannya tidak punya uang lagi," ungkapnya dikutip Selasa (17/11/2026).
Persoalan pembayaran pesangon masih menjadi perhatian karena kewajiban perusahaan sebenarnya telah memiliki dasar hukum. Besaran pesangon ditentukan berdasarkan ketentuan yang memperhitungkan masa kerja pekerja.
Namun, keberadaan aturan tersebut tidak selalu menjamin pekerja menerima haknya. Dalam praktiknya, perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan dapat berujung tidak membayar pesangon kepada karyawan yang terkena PHK.
Said Iqbal menyoroti perusahaan yang menggunakan alasan pailit atau tidak memiliki dana untuk menghindari pembayaran. Bahkan, ada pula perusahaan yang disebut kabur setelah melakukan PHK.
Situasi ini menempatkan pekerja pada posisi rentan. Ketika hubungan kerja berakhir, pekerja justru harus menghadapi ketidakpastian mengenai pembayaran hak yang seharusnya diterima.
Karena itu, dana cadangan pesangon diharapkan dapat mengubah mekanisme pemenuhan kewajiban perusahaan. Pembayaran tidak lagi sepenuhnya bergantung pada ketersediaan uang perusahaan ketika PHK dilakukan.
Salah satu poin penting dalam gagasan dana cadangan pesangon adalah pemisahan dana dari kekayaan perusahaan.
Said Iqbal menekankan perlunya mekanisme iuran agar perusahaan dapat menyisihkan dana secara bertahap. Dana tersebut nantinya dikelola melalui lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk menjamin ketersediaan cadangan pembayaran pesangon.
Dengan mekanisme tersebut, perusahaan tidak harus menunggu sampai terjadi pemutusan hubungan kerja untuk menyiapkan seluruh kebutuhan pembayaran pesangon. Kewajiban dapat dipersiapkan lebih awal melalui penyetoran iuran.
Skema ini juga diharapkan mengurangi risiko ketika perusahaan tiba-tiba mengalami kebangkrutan atau kehilangan kemampuan finansial. Sebab, dana yang telah disisihkan tidak lagi sepenuhnya bercampur dengan kekayaan perusahaan.
Baca Juga: Said Iqbal Minta Prabowo Naikkan PTKP: Buruh Pasti Belanja, Daya Beli Naik
Bagi pekerja, keberadaan cadangan tersebut diharapkan memberikan kepastian lebih besar terhadap hak pesangon. Sementara bagi perusahaan, mekanisme iuran memungkinkan persiapan kewajiban dilakukan secara bertahap.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: