Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli buka suara terkait isu yang menyerupai di sosial media, bahwa dana cadangan pesangon akan dikelola oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Menaker menjelaskan, pemerintah saat ini masih menyiapkan peraturan turunan soal dana cadangan pensiun, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Sampai saat ini terkait dengan dana cadangan pesangon seperti yang tertulis dalam Undang-Undang 27/2026, sesuai pasal yang tertulis di situ, detilnya harus dibuat peraturan turunan, dan kita belum sampai ke sana," ujar Yassierli dalam Kick Off Program Magang Nasional Batch 3A Angkatan II, di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Sehingga, isu yang beredar di sosial media bahwa dana cadangan pesangon bakal dipegang oleh Danantara merupakan informasi yang tidak benar.
"Jadi sekali lagi saya sampaikan tidak benar bahwa ada terkait dengan informasi harus disetor kemana, harus disetor kemana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja," tegas Yassierli.
Saat ditanya apakah akan ada lembaga baru untuk mengelola dana cadangan pesangon, ia mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan kajian lebih lanjut.
"Belum, karena tidak hanya terkait dengan lembaga yang menerima, menampung seperti apa, besarannya juga kan nanti harus kita kaji bersama," ungkap dia.
Yassierli menyatakan, ketentuan soal pengelolaan dana cadangan pesangon wajib menciptakan keseimbangan, sehingga tidak membebankan perusahaan. Juga menciptakan keadilan bagi pekerja, terutama bagi yang mereka terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Menperin Akui Belum Tahu Dana Pesangon Perusahaan Dikelola Danantara
Baca Juga: Menaker Tetapkan Batas Penetapan UMP 2027 pada 21 November 2026
"Semangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama dengan DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman buruh, ketika nanti mereka di-PHK, sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon," tuturnya.
Selain itu, Menaker menambahkan, proses penentuan ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk partisipasi dengan dunia usaha, serikat pekerja/buruh, DPR RI, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
"Prosesnya pasti akan panjang, nanti akan ada pasti meaningful participation. Kita tentu akan dengar dari semua pihak. Tentu juga kita nanti akan konsultasi juga dengan DPR. Saya juga harus konsultasi dengan Pak Presiden dan Pak Menko (Perekonomian) tentunya. Jadi mohon ditunggu saja dulu," pungkas Yassierli.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Editor: Dian Ihsan