Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Kepala Badan Komunikasi (Kabakom) Syahganda Nainggolan menyebut arahan Presiden Prabowo Subianto agar 70% keuntungan aset negara dikembalikan. Permintaan tersebut menjadi mandat bagi Polri menindak pihak yang merugikan negara.
Arahan tersebut sebelumnya disampaikan Prabowo saat menghadiri Tanwir Muhammadiyah dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026).
“Dalam konteks apa yang dibidangkan Bapak Presiden di Tanwir Muhammadiyah kemarin bahwa beliau ingin 70% dari aset-aset bangsa ini bisa ditarik kembali keuntungannya, manfaatnya untuk 70% setidaknya kemakmuran rakyat,” ujar Syahganda di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dia menegaskan, penegakan hukum diperlukan agar masyarakat tidak terus menunggu realisasi kesejahteraan akibat praktik-praktik yang merugikan negara.
“Tapi yang melanggar tentu Bapak Presiden berharap beliau Bapak Kapolri bisa secepat-cepatnya agar rakyat sudah menderita terlalu lama menunggu kesejahteraan,” ucap Syahganda.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto mengatakan, Polri akan melakukan pendataan terhadap izin usaha pertambangan (IUP). Pendataan tersebut melibatkan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dan Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri untuk menentukan izin usaha yang menjadi prioritas penegakan hukum.
“Oh ya, itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas,” ujar Suyudi.
Baca Juga: Irjen Eko Hadi Dipecat dari Polri Usai Sidang Etik Kasus Penyadapan Prabowo
Suyudi menegaskan, Polri akan menertibkan aktivitas pertambangan yang terbukti melanggar hukum. Sebaliknya, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha secara legal akan mendapatkan pengawalan.
“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan. Ya. Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal,” tutur dia.
Menurut Suyudi, penegakan hukum tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga iklim investasi di Indonesia. Dia memastikan Polri akan mengambil tindakan terhadap aktivitas usaha yang tidak memiliki dasar hukum dan menimbulkan kerugian bagi negara.
“Iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung. Tapi kalau yang mengganggu, ya, apalagi yang tidak memiliki dasar hukum, yang merugikan negara ini, ya, kita harus sama-sama, ya, tertibkan ini. Dan Polri tentunya ada di depan dalam hal ini,” tutup Suyudi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah