Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pigai Curiga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa

Pigai Curiga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa Kredit Foto: Yaspen Martinus
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menduga ada kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru merelokasi satwa langka tersebut tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Pigai menyampaikan dugaan itu berdasarkan pengalamannya ketika menangani berbagai perkara saat menjadi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Menurutnya, pemindahan masyarakat maupun satwa dari habitat asalnya terkadang berkaitan dengan kepentingan proyek atau bisnis.

"Ini pengalaman saya sebagai mantan anggota Komnas HAM yang menangani kasus. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis," kata Pigai seusai rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026).

Ia juga mengingatkan bahwa pemindahan badak jawa belum tentu menjamin satwa tersebut dapat berkembang biak di habitat baru. Sebab, kehidupan hewan memiliki hubungan erat dengan kondisi lingkungan tempat mereka berasal.

Pigai mencontohkan satwa lain yang belum tentu bisa berkembang dengan baik ketika dipindahkan ke kawasan konservasi di luar habitat alaminya. Karena itu, ia meminta rencana pemindahan badak jawa diperhitungkan secara matang.

Baca Juga: Tolak Pemindahan Badak Jawa, Aktivis P2G Ungkit Kondisi Pandeglang: Sudah Miskin, Jalan Rusak

"Pemindahan badak jawa ke tempat mana pun itu harus terukur. Harus terukur, ya," tegasnya.

Selain kelestarian satwa, Pigai meminta pemerintah memperhatikan kondisi ekosistem dan perlindungan masyarakat lokal di sekitar Ujung Kulon. Ia mengingatkan agar wacana pemindahan tidak berujung pada tersingkirnya masyarakat dari lingkungan tempat mereka tinggal.

Pernyataan Pigai tersebut muncul setelah anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti sebagian kawasan TNUK yang disebut masuk dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP). Rieke meminta agar penetapan wilayah tersebut ditelusuri dari sisi kepatuhan hukum, HAM, dan dampak lingkungan.

Meski demikian, Pigai tidak memaparkan bukti yang mengonfirmasi adanya kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan tersebut. Pemerintah sendiri menyatakan belum akan memindahkan badak jawa sebelum tersedia kajian ilmiah lengkap yang memastikan kelayakan habitat baru.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama