Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Rieke Diah Pitaloka Soroti Wilayah Tambang di Ujung Kulon, Minta Penilaian Dampak HAM

        Rieke Diah Pitaloka Soroti Wilayah Tambang di Ujung Kulon, Minta Penilaian Dampak HAM Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah melakukan penilaian dampak hak asasi manusia (HAM) dan lingkungan terkait penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) yang disebut mencakup sebagian kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten. Ia menilai kepatuhan terhadap prosedur perizinan saja belum cukup untuk memastikan kewajiban HAM telah terpenuhi.

        Rieke menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai, Selasa (17/11/2026). Ia meminta agar proses penetapan WUP ditelusuri, termasuk pihak yang memperoleh manfaat serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

        "WUP itu untuk siapa? Begitu. Dan bagaimana tata cara penentuannya? Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berperspektif HAM konstitusional?" ujar Rieke.

        Menurut Rieke, penetapan wilayah pertambangan perlu memperhatikan hak dasar masyarakat serta hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Ia juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap masyarakat hukum adat dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah.

        "Karena itu, kepatuhan prosedur perizinan saja belum cukup untuk membuktikan terpenuhinya kewajiban HAM," katanya.

        Rieke kemudian meminta dukungan Komisi XIII DPR RI agar pemerintah melakukan penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap awal perencanaan. Penilaian tersebut, menurutnya, perlu mencakup proses penetapan tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin.

        "Saya memohon dukungan Komisi XIII untuk menuntut penilaian dampak HAM dan lingkungan sejak tahap penetapan wilayah tata ruang, penganggaran, hingga penerbitan izin," tambahnya.

        Baca Juga: Pigai Curiga Ada Kepentingan Bisnis di Balik Wacana Pemindahan Badak Jawa

        Sorotan Rieke terhadap WUP tersebut muncul di tengah wacana pemindahan badak jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Usulan relokasi satwa langka itu turut menjadi pembahasan dalam rapat bersama Menteri HAM Natalius Pigai.

        Menanggapi persoalan tersebut, Pigai mengingatkan bahwa pemindahan badak jawa harus dilakukan secara terukur karena satwa belum tentu dapat beradaptasi dan berkembang biak di habitat baru. Ia juga menyinggung dugaan adanya kepentingan bisnis di balik wacana pemindahan tersebut.

        Namun, penetapan WUP yang disoroti Rieke dan dugaan kepentingan bisnis yang disampaikan Pigai masih memerlukan penelusuran lebih lanjut. Pernyataan dalam rapat tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya kegiatan pertambangan di dalam kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Wahyu Pratama
        Editor: Wahyu Pratama

        Bagikan Artikel: