- Home
- /
- EkBis
- /
- Transportasi
Larangan Truk Sumbu Tiga Saat Nataru Dikhawatirkan Ganggu Industri, Ini Kata Pengamat
Kredit Foto: Istimewa
Kebijakan pembatasan operasional truk sumbu 3 selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru) dinilai berpotensi mengganggu aktivitas industri dan melemahkan daya saing produk dalam negeri. Kebijakan tersebut bahkan dikhawatirkan menghambat target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang dicanangkan pemerintah.
Pengamat Ekonomi Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Aknolt Kristian, mengatakan industri membutuhkan kelancaran distribusi barang agar aktivitas produksi dan perdagangan tetap berjalan. Karena itu, kebijakan pelarangan truk sumbu 3 perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor industri.
“Bayangkan, jika industri kita sering diganggu oleh kebijakan-kebijakan yang tidak pro industri seperti pelarangan truk sumbu 3 pada saat Nataru nanti, bisa dipastikan sangat sulit bagi pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ujar Aknolt dalam keterangannya, Rabu (18/11/2026).
Menurut dia, pembatasan operasional truk sumbu 3 dapat mengganggu pengiriman barang untuk kebutuhan ekspor. Keterlambatan pengiriman berpotensi menurunkan kepercayaan pembeli dari luar negeri terhadap eksportir Indonesia.
Dia mengingatkan, keterlambatan pengiriman barang dapat memicu persoalan wanprestasi dalam hubungan bisnis dengan negara tujuan ekspor.
“Jadi, jangan sampai kemudian kita nanti kena masalah wanprestasi yang bisa memunculkan ketidakpercayaan dari mereka,” katanya.
Aknolt menilai gangguan terhadap aktivitas ekspor juga dapat berdampak pada keberlangsungan industri dalam negeri. Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029 sulit tercapai apabila sektor industri tidak berkembang.
Terlebih, pemerintah menempatkan investasi dan ekspor sebagai salah satu fokus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tersebut.
Dia juga mengingatkan adanya efek berantai apabila pasar ekspor Indonesia terganggu. Gangguan tersebut tidak hanya berdampak pada eksportir, tetapi juga berpotensi memengaruhi pasar domestik.
Sebab, produk ekspor merupakan salah satu produk unggulan Indonesia yang turut memberikan pemasukan bagi negara.
Selain menghambat distribusi dan ekspor, Aknolt mengatakan kebijakan pelarangan truk sumbu 3 juga berpotensi meningkatkan biaya operasional industri.
Dia menjelaskan, perusahaan tetap harus menanggung biaya tetap atau fixed cost, meskipun aktivitas distribusi terhambat selama masa libur. Biaya tersebut antara lain gaji pegawai, sewa tempat, penyusutan aset, bunga pinjaman, dan tagihan listrik.
Menurutnya, komponen biaya tersebut perlu menjadi pertimbangan pemerintah sebelum menerapkan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang.
Pandangan serupa disampaikan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad. Dia menyarankan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengutamakan pengaturan lalu lintas selama periode Nataru dibandingkan menerapkan pelarangan operasional truk sumbu 3.
Baca Juga: Industri Otomotif China Tertekan, Penjualan Mobil Ambles 27% dalam Setahun
Menurut Tauhid, kondisi lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru biasanya tidak sepadat periode libur Lebaran. Karena itu, pengaturan jalan dinilai dapat menjadi alternatif untuk menjaga kelancaran perjalanan masyarakat sekaligus aktivitas distribusi barang.
“Pemerintah juga harus memperhatikan dampak inflasinya dan juga kerugian yang dialami pelaku usaha jika kebijakan pelarangan itu diberlakukan,” tegasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (18/11/2026).
Atas dasar itu, Tauhid meminta Kemenhub mengevaluasi kembali kebijakan pelarangan operasional truk sumbu 3 selama libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Amry Nur Hidayat
Editor: Amry Nur Hidayat
Tag Terkait: