Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        RUU Perampasan Aset Akhirnya Melangkah ke Paripurna, Ini Fraksi Yang Beri Lampu Hijau di DPR

        RUU Perampasan Aset Akhirnya Melangkah ke Paripurna, Ini Fraksi Yang Beri Lampu Hijau di DPR Kredit Foto: Ist
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki babak penting. Setelah melalui proses pembahasan di tingkat panitia kerja (Panja), seluruh fraksi akhirnya sepakat membawa regulasi tersebut ke rapat paripurna terdekat. Kesepakatan ini menjadi langkah besar dalam perjalanan pembentukan aturan yang diharapkan dapat memperkuat upaya negara mengambil kembali aset hasil tindak pidana.

        Persetujuan tersebut dicapai dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I antara pemerintah dan Komisi III DPR. Tidak ada fraksi yang menyatakan keberatan terhadap kelanjutan pembahasan rancangan aturan terkait menuju tahap berikutnya.

        Baca Juga: 'Orang Yang Sudah Dipulihkan Martabatnya oleh Jokowi Malah Memilih Berkhianat...'

        Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Sufmi Dasco Ahmad pada saat rapat meminta persetujuan seluruh anggota komisi dan perwakilan pemerintah untuk melanjutkan aturan tersebut ke pembicaraan tingkat II.

        Dalam forum itu, ia menegaskan bahwa tahap berikutnya adalah pengambilan keputusan terhadap rancangan undang-undang tersebut melalui rapat paripurna DPR.

        "Hadirin yang kami hormati, kami meminta persetujuan kepada anggota komisiĀ  dan pemerintah. Apakah Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan ke tingkat II, yaitu pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat. Setuju?" tanya Dasco.

        Pertanyaan tersebut langsung mendapatkan jawaban persetujuan dari peserta rapat.

        "Setuju," jawab peserta rapat secara serentak.

        Kesepakatan itu kemudian ditindaklanjuti dengan penandatanganan naskah RUU Perampasan Aset oleh seluruh fraksi dan pemerintah. Dengan demikian, pembahasan tingkat I dinyatakan selesai dan rancangan regulasi tersebut siap memasuki tahapan pengambilan keputusan di tingkat paripurna.

        Meski demikian, persetujuan tingkat I ini belum berarti RUU Perampasan Aset telah resmi menjadi undang-undang. Masih ada satu tahapan penting yang harus dilalui, yakni pembahasan tingkat II dalam rapat paripurna DPR.

        Sebelum keputusan membawa RUU ke paripurna diambil, Panja Komisi III DPR terlebih dahulu menyetujui laporan hasil kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin).

        Wakil Ketua Panja Komisi III DPR Soedeson Tandra menjelaskan bahwa kedua tim tersebut telah menyelesaikan mandat untuk merumuskan hasil pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Perampasan Aset.

        Penyelesaian itu tidak hanya menyangkut substansi hasil pembahasan, tetapi juga penyempurnaan bahasa dan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam prosesnya, timus dan timsin melibatkan ahli bahasa serta perancang peraturan perundang-undangan atau legal drafter.

        Baca Juga: Anggota Komisi IV DPR: Badak Jawa Memang Tidak Dapat Bersuara Membela Haknya, Tapi Kita Semua...

        "Timus dan timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan," kata Soedeson.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Aldi Ginastiar
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: