Kredit Foto: MPR
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menuntaskan pembahasan dari Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Dalam proses pembahasan tersebut, terdapat 10 pokok persoalan yang menjadi perhatian utama dari Panitia Kerja (Panja).
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Habiburokhman mengungkapkan, seluruh pokok pembahasan tersebut dirumuskan melalui pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang mencapai 397 butir.
Baca Juga: Cocoknya di Ujung Kulon, Badak Jawa Malah Terancam Punah Kalau Dipindahkan ke Alas Purwo
Menurut Habiburokhman, pembahasan dilakukan untuk memastikan rancangan aturan tersebut tidak hanya efektif dalam merampas aset hasil tindak pidana, tetapi juga memiliki mekanisme yang akuntabel dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.
"Pembahasan dalam panja dapat berlangsung efektif dan berupaya menyisir seluruh permasalahan," kata Habiburokhman dikutip Rabu (18/11/2026).
Habiburokhman menjelaskan, panja telah menjalankan tugasnya dengan membahas seluruh materi yang tercantum dalam daftar inventaris masalah aturan terkait. Dari total 397 DIM, terdapat 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pembahasan tidak hanya menyentuh perbaikan tata bahasa dan penyusunan pasal. Sejumlah materi juga mengalami pembahasan substansi, termasuk penambahan ketentuan baru yang dinilai perlu dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang.
Dari proses tersebut, Panja merumuskan 10 pokok pembahasan yang menjadi landasan pengaturan perampasan aset terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya.
1. Judul, Prinsip dan Asas Hukum Perampasan Aset
Pokok pertama berkaitan dengan judul, prinsip, dan asas hukum yang menjadi dasar pelaksanaan perampasan aset.
Habiburokhman mengatakan, pengaturan tersebut harus menjamin efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia.
Dalam pembahasannya, nomenklatur RUU juga mengalami perubahan. Semula bernama RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana, kini menjadi RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana dan Kriteria Aset
Pokok kedua menyangkut ruang lingkup tindak pidana yang dapat menjadi dasar perampasan aset, termasuk jenis, nilai, dan kriteria aset yang bisa dikenai mekanisme tersebut.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian adalah tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
Habiburokhman mencontohkan praktik investasi bodong dan perdagangan saham bodong yang menimbulkan banyak korban. Menurutnya, kasus-kasus semacam itu perlu menjadi perhatian karena masyarakat yang dirugikan juga membutuhkan keadilan.
Dengan pengaturan ruang lingkup yang jelas, mekanisme perampasan aset diharapkan dapat menjangkau hasil tindak pidana yang berdampak luas terhadap masyarakat.
3. Ancaman Pidana bagi Pelaku Tetap Berlaku
Pokok ketiga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya.
Habiburokhman menjelaskan, ketentuan mengenai ancaman pidana tetap berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk ancaman pidana mati apabila memang diatur untuk tindak pidana tertentu.
Dengan demikian, mekanisme perampasan aset dibahas sebagai bagian dari upaya penegakan hukum, bukan sebagai pengganti pertanggungjawaban pidana pelaku.
4. Prosedur Perampasan Aset Tanpa Putusan Pidana
Pokok keempat berhubungan dengan prosedur dan pembagian kewenangan dalam mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana atau non-conviction based asset forfeiture.
Habiburokhman menyebut tahapan yang diatur mencakup proses penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di sidang pengadilan, putusan pengadilan, hingga pelaksanaan putusan.
Pengaturan tahapan tersebut menjadi penting karena perampasan aset tanpa putusan pidana harus memiliki prosedur yang jelas dan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.
5. Perlindungan bagi Pihak Ketiga yang Beriktikad Baik
Pokok kelima adalah jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.
Dalam proses perampasan aset, tidak semua pihak yang memiliki hubungan dengan suatu aset otomatis terlibat dalam tindak pidana. Karena itu, RUU tersebut turut membahas perlindungan bagi pihak yang memiliki kepentingan secara sah.
"Lima, jaminan perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik dengan tetap, dengan beban pembuktian dan kesempatan yang berimbang," kata dia.
Prinsip ini diperlukan agar mekanisme perampasan aset tidak merugikan pihak yang tidak memiliki keterlibatan dalam tindak pidana.
6. Pengembalian Aset kepada Korban
Pokok keenam berkaitan dengan upaya mengoptimalkan pengembalian aset kepada korban tindak pidana.
Selain menyasar aset yang berkaitan dengan tindak pidana, pembahasan RUU juga memperhatikan bagaimana aset tersebut dapat dimanfaatkan untuk memulihkan kerugian korban.
Habiburokhman menyebut pemanfaatan aset juga diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, hasil pengelolaan aset tidak hanya berhenti pada proses penyitaan, tetapi perlu memiliki manfaat yang jelas.
7. Pengelolaan Aset Secara Profesional dan Akuntabel
Pokok ketujuh mengatur tugas serta kewenangan badan yang bertanggung jawab mengelola aset terkait tindak pidana.
Pengelolaan tersebut mencakup penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Menurut Habiburokhman, badan yang menjalankan fungsi tersebut harus memiliki kompetensi untuk mengelola aset secara profesional dan akuntabel.
Pengaturan ini diperlukan agar aset yang telah disita atau dirampas tidak kehilangan nilai maupun mengalami persoalan dalam proses pengelolaannya.
8. Pengawasan oleh Badan Independen
Pokok kedelapan menyangkut pengawasan terhadap pelaksanaan mekanisme perampasan aset dan pengelolaan aset.
Habiburokhman menyampaikan bahwa pengawasan tersebut akan dilakukan oleh badan yang independen.
Keberadaan pengawasan diperlukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.
9. Mencegah Penyalahgunaan Kekuasaan
Pokok kesembilan menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan RUU, yakni pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.
Habiburokhman menegaskan bahwa mekanisme perampasan aset tidak boleh berubah menjadi alat bagi aparat untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Karena itu, pengaturan mengenai prosedur, kewenangan, dan pengawasan menjadi bagian penting untuk membatasi potensi tindakan sewenang-wenang.
10. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi
Pokok terakhir berkaitan dengan penggunaan teknologi dan sistem informasi dalam pengelolaan aset.
Sistem tersebut diarahkan untuk mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Dengan dukungan teknologi, proses pengelolaan aset diharapkan dapat dilakukan secara lebih tertib dan mudah diawasi.
Habiburokhman mengatakan, selama pembahasan RUU, Panja juga menggali berbagai saran, aspirasi, dan masukan dari masyarakat maupun para ahli.
Masukan tersebut menjadi bahan untuk memperkaya substansi rancangan undang-undang agar ketentuan yang dihasilkan dapat menjawab berbagai persoalan dalam praktik perampasan aset.Ia menekankan pentingnya proses pembahasan yang partisipatif dan berkeadilan.
Baca Juga: Adik Prabowo Mau Pindahkan Badak Jawa, Natalius Pigai: Berarti Ada Proyek Yang Mau Masuk
Dengan rampungnya pembahasan 10 pokok persoalan tersebut, RUU Perampasan Aset telah melewati tahapan penting di Komisi III DPR. Selanjutnya, proses legislasi akan mengikuti mekanisme pembahasan dan persetujuan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum rancangan tersebut resmi menjadi undang-undang.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: