Kredit Foto: Syarief Muhammad Syafiq
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 dapat diputuskan pada Jumat (20/11/2026). Ia menyebut pembahasan antara buruh dan pengusaha hingga kini masih alot.
Pramono mengatakan, perundingan yang melibatkan unsur tripartit, yakni buruh, pengusaha, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, masih berlangsung. Berdasarkan laporan yang diterimanya, masing-masing pihak masih bertahan pada besaran nilai alfa yang diyakini.
“Masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing. Tentunya Pemerintah DKI Jakarta yang berada di tengah harus memfasilitasi untuk musyawarah bisa terjadi,” ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Pramono memberikan batas waktu hingga Jumat agar pembahasan tersebut menghasilkan kesepakatan. Ia berharap keputusan Jakarta nantinya menjadi acuan bagi daerah lain dalam menetapkan upah minimum.
“Kalau Jakarta segera bisa menyelesaikan dengan alfa berapa, kemudian ini menjadi keputusan, ini bisa menjadi role model dari daerah-daerah lain untuk penyelesaian UMP yang ada di daerahnya masing-masing,” katanya.
Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta akan terus menjalankan peran sebagai mediator dalam perundingan tersebut. Proses pembahasan dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan bersama Dinas Tenaga Kerja.
Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) itu kemudian meminta seluruh pihak segera menemukan titik temu sehingga pemerintah daerah dapat memberikan kepastian mengenai hasil pembahasan UMP 2027.
“Mudah-mudahan hari Jumat besok sudah bisa memberikan kepastian laporan kepada saya,” ucapnya.
Baca Juga: Tito Beri Peringatan ke Gubernur, Penetapan UMP 2027 Tak Boleh Lewat 21 November
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah agar tidak melewati batas waktu penetapan UMP 2027 pada 21 November 2026.
Hal tersebut disampaikan Tito saat dirinya bertemu dengan Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (17/11) kemarin.
Tito meminta pemerintah daerah mengawal proses penetapan upah minimum sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian, keputusan mengenai besaran upah minimum dapat diumumkan tepat waktu.
"Untuk upah minimum regional provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, itu paling lambat tanggal 21 sudah diselesaikan dan untuk kabupaten/kota tanggal 26 November," ujar Tito.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Istihanah