- Home
- /
- News
- /
- Megapolitan
Pramono Posisikan Pemprov DKI sebagai Penengah dalam Pembahasan UMP Jakarta 2027
Kredit Foto: Amir Syarifuddin
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil peran sebagai mediator dalam pembahasan UMP Jakarta 2027 yang melibatkan unsur buruh dan pengusaha. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pemerintah daerah berupaya memfasilitasi musyawarah agar kedua pihak dapat mencapai kesepakatan.
Pramono menjelaskan pembahasan upah minimum saat ini dilakukan melalui mekanisme tripartit. Forum tersebut mempertemukan perwakilan buruh, pengusaha, dan Pemprov DKI Jakarta.
"Sekarang ini rapat UMP sedang berlangsung antara tripartit, yaitu buruh, kemudian pengusaha, dan Pemerintah DKI Jakarta," ujar Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dalam proses tersebut, Pemprov DKI berusaha mengambil posisi di tengah karena masing-masing pihak masih mempertahankan usulan nilai alfa. Pramono mengatakan dirinya telah menerima laporan mengenai perkembangan pembahasan yang belum mencapai kesepakatan.
"Tadi saya sudah mendapatkan laporan, masing-masing sekarang ini posisinya masih bertahan pada alfa yang diyakini masing-masing," katanya.
Baca Juga: UMP Jakarta 2027 Ditargetkan Rampung Jumat, Pramono Ingin Jadi Contoh Daerah Lain
Untuk mempercepat proses tersebut, Pramono memberikan tenggat hingga Jumat agar pembahasan UMP Jakarta 2027 segera diselesaikan. Ia berharap jajaran terkait dapat memberikan kepastian hasil musyawarah pada batas waktu tersebut.
"Jumat besok sudah ada solusi, sudah ada keputusan, dan Pemerintah DKI Jakarta sebagai mediator utama untuk pembahasan ini yang dikoordinasikan oleh Asisten Keuangan dan juga Dinas Tenaga Kerja, mudah-mudahan hari Jumat besok sudah bisa memberikan kepastian laporan kepada saya," tuturnya.
Pramono menegaskan bahwa peran Pemprov DKI dalam pembahasan tersebut adalah memfasilitasi komunikasi antara buruh dan pengusaha. Pemerintah daerah berharap perbedaan usulan nilai alfa tidak menghambat proses penentuan upah minimum.
Ia juga berharap kesepakatan yang dihasilkan Jakarta dapat menjadi contoh bagi daerah lain. Menurut Pramono, penyelesaian pembahasan UMP di Jakarta berpeluang menjadi role model bagi daerah-daerah dalam merampungkan penetapan upah minimum masing-masing.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama