Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini Perubahannya

        Kapolri Terbitkan Perpol Baru Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini Perubahannya Kredit Foto: Istihanah
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menjelang sidang etik mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengakui agenda sidang etik Listyo menjadi salah satu pertimbangan utama penerbitan aturan tersebut.

        "Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya," kata Isir saat dimintai konfirmasi, Rabu (18/11/2026).

        Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Perpol baru itu disahkan dan diundangkan pada Senin, 16 November 2026.

        Isir menjelaskan terdapat sembilan poin perubahan dan penambahan norma dalam aturan tersebut. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian berkaitan dengan komposisi anggota majelis KKEP yang akan menangani sidang etik Listyo.

        Dalam aturan sebelumnya, anggota majelis KKEP harus memiliki pangkat sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Kini, anggota majelis dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pangkat terduga pelanggar.

        "Dengan demikian, pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP," ujar Isir.

        Selain itu, Perpol baru mengubah ketentuan kehadiran terduga pelanggar dalam sidang etik. Sidang kini dapat dihadiri secara langsung maupun melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.

        Perubahan lainnya menyangkut pengajuan banding yang kini hanya dapat dilakukan oleh pelanggar. Aturan tersebut juga menambahkan mekanisme gelar perkara setelah audit investigasi serta mengubah batas penyampaian surat panggilan pemeriksaan dari tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender.

        Ketentuan mengenai penempatan khusus atau patsus juga mengalami perubahan. Masa penempatan khusus yang sebelumnya paling lama 30 hari kerja kini menjadi paling lama 20 hari kalender.

        Baca Juga: Listyo Sigit Disebut End User Penyadapan Prabowo, Said Didu: Publik Sudah Bisa Menduga

        Perpol tersebut turut mengubah persyaratan pengunduran diri bagi anggota Polri yang terancam sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Salah satu ketentuannya kini menyebut anggota tidak boleh melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

        Penerbitan aturan baru ini berlangsung ketika Polri tengah memproses dugaan tindak pidana penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh. Dalam perkara tersebut, Listyo Sigit bersama Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso, dan Slamet Uliandi telah ditetapkan sebagai tersangka.

        Polri sebelumnya telah menggelar sidang etik terhadap Ahrie Sonta dan Eko Hadi. Keduanya dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH.

        Sementara itu, sidang etik terhadap Listyo Sigit dijadwalkan berlangsung pada pekan depan. Polri belum mengumumkan tanggal pelaksanaannya maupun susunan majelis yang akan memeriksa mantan Kapolri tersebut.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Wahyu Pratama
        Editor: Wahyu Pratama

        Bagikan Artikel: