Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Otomotif
Energi
Meet The Leaders
Indeks
Video
About Us
Social Media

Pemerintah dan Seluruh Fraksi DPR Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Pemerintah dan Seluruh Fraksi DPR Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah dan seluruh fraksi Komisi III DPR RI sepakat membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya ke rapat paripurna. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja pengambilan keputusan tingkat I bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Setelah seluruh fraksi menyampaikan pandangan mini fraksi dan pemerintah memberikan pendapatnya, Dasco meminta persetujuan peserta rapat agar RUU tersebut dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" tanya Dasco.

Peserta rapat pun menjawab setuju. Dengan keputusan tersebut, pembahasan RUU Perampasan Aset di tingkat I dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang mewakili pemerintah menyampaikan persetujuan atas penyelesaian pembahasan RUU tersebut. Ia juga mengapresiasi kerja Komisi III DPR bersama pemerintah dalam merampungkan pembahasan rancangan aturan itu.

"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar Eddy.

Eddy menilai pengaturan perampasan aset menjadi bagian penting dalam upaya negara menghadapi tindak pidana korupsi dan berbagai kejahatan lain yang berpotensi merusak perekonomian nasional serta menimbulkan kerugian negara.

Baca Juga: Selangkah Lagi Jadi UU, RUU Perampasan Aset Rampung Dibahas DPR dan Pemerintah

Salah satu hal yang diatur dalam RUU tersebut adalah mekanisme perampasan aset berdasarkan putusan pidana atau conviction-based forfeiture dan perampasan aset tanpa berdasarkan putusan pidana atau non-conviction-based forfeiture.

Selain itu, RUU Perampasan Aset mengatur ruang lingkup tindak pidana yang dapat dikenai mekanisme tersebut, jenis aset yang dapat dirampas, serta tata cara pengelolaannya. Pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset juga menjadi bagian dari materi yang dibahas.

Dalam rancangan aturan itu, pengelolaan aset akan dilakukan oleh badan khusus yang dibentuk Presiden. Sistem pengelolaannya dirancang berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan pengawasan secara berkala dan akuntabel.

Meski telah disepakati di tingkat I, RUU Perampasan Aset belum resmi menjadi undang-undang. Rancangan tersebut masih harus melalui pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Wahyu Pratama
Editor: Wahyu Pratama