'Kemensetneg Keamanan Presiden Harus Dijaga, Soal Anggaran, Komisi XIII DPR Siap Dukung!'
Kredit Foto: Dok. BPMI
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperkuat sistem pengamanan Presiden Prabowo Subianto, baik dari sisi keamanan fisik maupun perlindungan informasi strategis.
Desakan ini disampaikan menyusul mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden.
Sugiat menilai dugaan penyadapan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa karena berpotensi membuka informasi terkait kebijakan strategis negara. Ia meminta Kemensetneg memastikan insiden serupa tidak kembali terjadi.
"Dua tahun pemerintahan ini kita tidak boleh anggap remeh persoalan penyadapan itu seorang Presiden bisa disadap. Saya ingin ke depan Kementerian Sekretariat Negara memastikan hal ini tidak boleh terulang lagi dengan segala cara,” kata Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu meminta seluruh area dan fasilitas di lingkungan Istana Kepresidenan terlindungi dari potensi penyusupan maupun aktivitas penyadapan.
Menurutnya, pengamanan tidak cukup hanya dengan pemeriksaan fisik ruangan dan fasilitas Istana. Kemensetneg juga perlu memperkuat kemampuan teknologi untuk mendeteksi penyadapan jarak jauh agar komunikasi dan informasi Presiden tetap terlindungi.
Sugiat menyatakan Komisi XIII DPR siap mendukung penguatan program pengamanan tersebut, termasuk dari sisi anggaran.
"Kami mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan secara fisik Presiden, keamanan informasi Presiden itu terjaga dan betul-betul steril. Saya berharap dalam usulan-usulan program ke depan, hal ini menjadi prioritas. Kalau dalam kaitan anggaran, sekali lagi, Komisi XIII pasti mendukung,” ujarnya.
Selain pengamanan, Sugiat juga mendorong Kemensetneg mengevaluasi kebijakan strategis yang diterbitkan selama dua tahun pemerintahan Prabowo. Evaluasi diperlukan untuk menelusuri kemungkinan adanya penyusupan kepentingan tertentu dalam proses perumusan maupun pelaksanaan kebijakan.
Ia menilai informasi yang diperoleh melalui dugaan penyadapan berpotensi disalahgunakan untuk memengaruhi atau melemahkan kebijakan pemerintah. Karena itu, pemeriksaan perlu mencakup berbagai produk kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, hingga keputusan menteri.
Sugiat juga mengingatkan potensi pengaruh kelompok oligarki dalam proses pengambilan kebijakan. Ia meminta pemerintah memastikan kebijakan nasional tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, sesuai semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.
“Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden, kebijakan-kebijakan ini perlu disisir kembali. Apakah ada kebijakan yang telah terkena sabotase atau penyusupan secara halus sehingga menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat