Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        DPR dan Pemerintah Dinilai Paling Bertanggung Jawab atas Kasus Penyadapan Prabowo

        DPR dan Pemerintah Dinilai Paling Bertanggung Jawab atas Kasus Penyadapan Prabowo Kredit Foto: BPMI
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Pegiat media sosial Ferry Koto menilai DPR dan pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab atas kasus dugaan penyadapan ilegal oleh aparat negara.

        Menurutnya, lembaga tersebut menyediakan alat penyadapan seperti Lawful Interception Management System (LIMS), tetapi tidak membuat undang-undang yang mengatur dan mengawasi penggunaannya secara ketat.

        "Yang paling bertanggungjawab dalam kasus penyadapan oleh aparat negara, ya DPR dan pemerintah, bang." tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Rabu (18/11).

        "Karena mereka memberi alat untuk menyadap, tapi tidak membuat UU untuk mengatur dan mengawasinya, agar tidak disalahgunakan," lanjutnya.

        Sebagai informasi, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi (jenderal) Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

        Mereka adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution (AS), Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso (EH), dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (Kadiv TIK) Polri Irjen Pol. Slamet Uliandi (SU).

        Baca Juga: Listyo Sigit Disebut End User Penyadapan Prabowo, Said Didu: Publik Sudah Bisa Menduga

        Terkait alat penyadapan, salah satu sistem yang disebut disalahgunakan adalah LIMS. Penyidik Polri juga mengungkap penggunaan perangkat lunak perekam dan analisis bernama Penlink PLX dalam rangkaian operasi tersebut.

        LIMS merupakan sistem manajemen administrasi penyadapan resmi yang digunakan aparat penegak hukum untuk mengelola intersepsi komunikasi melalui jaringan operator telekomunikasi. Dalam prosedur yang sah, sistem ini berfungsi memvalidasi surat izin peradilan, mengatur jaringan operator untuk menangkap sinyal target, serta menyimpan jejak audit.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ulya Hajar Dzakiah Yahya
        Editor: Ulya Hajar Dzakiah Yahya

        Bagikan Artikel: