Buntut Temuan ICW, Muncul Petisi Desak Raffi Ahmad Mundur dari Posisi Utusan Khusus Presiden
Kredit Foto: Antara/Nalendra/IES
Muncul sebuah petisi yang mendesak Raffi Ahmad mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni muncul di platform Change.org.
Petisi tersebut menyoroti persoalan etika pejabat publik dan potensi konflik kepentingan terkait proyek pengadaan jasa publikasi yang melibatkan perusahaan milik Raffi Ahmad.
Petisi tersebut dibuat oleh Emerson Yuntho, aktivis antikorupsi sekaligus mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW).
Dalam narasinya, petisi menyinggung temuan ICW mengenai pengadaan jasa publikasi senilai total Rp14,69 miliar dari dua kementerian, yakni Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), kepada PT Rans Animasi Indonesia.
"Temuan tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Pihak RANS dan Raffi Ahmad sebelumnya telah menyampaikan permintaan maaf serta berkomitmen memberikan bantuan sosial senilai Rp15 miliar bersama The Duda's Minus One," kata laman di Change.org.
Namun, menurut pembuat petisi, langkah tersebut belum menyelesaikan persoalan mendasar terkait potensi konflik kepentingan dan etika pejabat publik.
Petisi itu menilai posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden sekaligus sosok yang memiliki kendali atas perusahaan bisnis yang menerima proyek dari instansi pemerintah dapat menimbulkan persoalan transparansi dan keadilan bagi pelaku industri kreatif lainnya.
Dalam petisi tersebut, Emerson menegaskan bahwa desakan agar Raffi mundur bukan didasari kebencian, melainkan dorongan untuk menjaga standar etika dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Petisi juga menyebut pengunduran diri dari jabatan publik tidak berarti Raffi harus berhenti berkontribusi bagi masyarakat. Ia dinilai tetap dapat berkarya melalui dunia bisnis, hiburan, dan kegiatan sosial tanpa dibayangi sorotan mengenai potensi konflik kepentingan.
Melalui petisi tersebut, masyarakat diajak mendukung desakan agar Raffi Ahmad melepaskan jabatan Utusan Khusus Presiden demi menjaga prinsip pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Ferry Hidayat
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait: