Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sidang Roy Suryo Memanas, Adam dan Rismon Mangkir Jaksa Tiba-tiba Hadirkan 2 Saksi KPU

        Sidang Roy Suryo Memanas, Adam dan Rismon Mangkir Jaksa Tiba-tiba Hadirkan 2 Saksi KPU Kredit Foto: Sufri Yuliardi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendadak menghadirkan dua saksi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), dengan terdakwa Roy Suryo.

        Kedua saksi tersebut dihadirkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026), setelah tiga saksi yang sebelumnya dijadwalkan memberikan keterangan tidak hadir.

        Saksi dari KPU yang diperiksa yakni A. Bagus Makkawaru, yang bertugas di Sekretariat Jenderal KPU RI, serta Binsar S.T. Siagian, mantan pegawai KPU Provinsi DKI Jakarta yang telah memasuki masa purnabakti.

        Jaksa menjelaskan, keterangan keduanya diperlukan untuk mengungkap proses verifikasi dokumen pendidikan Jokowi ketika mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah hingga pemilihan presiden.

        Fokus pemeriksaan diarahkan pada penggunaan salinan ijazah sarjana atau strata satu milik Jokowi yang telah dilegalisasi sebagai salah satu persyaratan pencalonan.

        "Majelis mohon izin, di sini kami akan mengambil keterangan terkait dengan penggunaan salinan ijazah strata satu atas nama Bapak Ir. H. Joko Widodo yang dilegalisir dalam proses pemilihan pada saat di gubernur DKI Jakarta dan presiden Republik Indonesia," ujar JPU di hadapan majelis hakim.

        Pergantian saksi terjadi setelah Adam Adrian Hutama Bayu Aji dan Rismon Sianipar tidak memenuhi panggilan untuk bersaksi dalam persidangan.

        Jaksa menyampaikan ketidakhadiran keduanya kepada majelis hakim. Selain Adam dan Rismon, Dumatno Budi Utomo juga sebelumnya masuk dalam daftar saksi yang dijadwalkan memberikan keterangan.

        Untuk mengisi agenda pemeriksaan, JPU kemudian menghadirkan dua saksi dari KPU, yakni A. Bagus Makkawaru dan Binsar S.T. Siagian.

        Jaksa menyebut langkah tersebut dilakukan sesuai arahan majelis hakim agar pemeriksaan saksi tetap berjalan dan jumlah saksi yang dipanggil dapat diperbanyak.

        Langkah jaksa menghadirkan saksi pengganti secara tiba-tiba memicu keberatan dari tim kuasa hukum Roy Suryo.

        Baca Juga: Bikin Hakim Mencatat, Roy Suryo Pertanyakan Tanda Tangan Dekan UGM di Legalisasi Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal

        Pengacara Roy menilai perubahan saksi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu menyulitkan mereka mempersiapkan pertanyaan dan mendalami latar belakang saksi yang akan diperiksa.

        Hakim Ketua Christina Endarwati kemudian meminta jaksa agar memberikan informasi kepada tim advokat apabila terdapat perubahan saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan selanjutnya.

        "Jadi, mohon ya nanti teman-teman penuntut umum ketika ada perubahan saksi yang dipanggil bisa disampaikan kepada tim advokat biar ada persiapan. Biar kita bisa menghemat waktu juga di luar persidangan," ujar Christina.

        Tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan menerima pemeriksaan dua saksi pengganti kali ini sebagai bentuk toleransi.

        Namun, mereka menegaskan tidak ingin perubahan saksi secara mendadak kembali terjadi pada sidang berikutnya.

        Kubu Roy meminta jaksa memberikan konfirmasi setidaknya sehari sebelum persidangan apabila ada saksi yang diganti.

        Untuk merespons keberatan tersebut, majelis hakim sempat memberikan waktu atau skors kepada pihak terdakwa agar dapat mempelajari identitas serta berkas kedua saksi KPU sebelum pemeriksaan dilanjutkan.

        Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik serta pelanggaran terkait informasi elektronik yang berkaitan dengan tudingan ijazah palsu Jokowi.

        Jaksa juga menuduh Roy melakukan manipulasi, menciptakan, mengubah, menghilangkan, hingga merusak informasi elektronik atau dokumen elektronik secara sengaja tanpa hak atau melawan hukum.

        Akibat perbuatan tersebut, Jokowi disebut mengalami kerugian immateriil berupa tercemarnya nama baik secara pribadi.

        Roy Suryo didakwa melanggar Pasal 433 Ayat (1) juncto Pasal 441 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Taufan Bara Mukti
        Editor: Taufan Bara Mukti

        Bagikan Artikel: