Prabowo Tak Perlu Malu Minta Maaf ke Singapura Terkait Kabut Asap, Begini Wejangan Dino Patti Djalal
Kredit Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden
Ketua Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal memberikan apresiasi atas keberanian presiden yang menyampaikan permohonan maaf terkait bencana kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Singapura dan Malaysia.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri itu menegaskan bahwa kepala negara tidak perlu merasa malu atau ragu dalam mengambil sikap diplomatik tersebut.
Baca Juga: Adik Prabowo Mau Pindahkan Badak Jawa, Natalius Pigai: Berarti Ada Proyek Yang Mau Masuk
Menurut Dino, menyampaikan permohonan maaf ketika permasalahan domestik menimbulkan kerugian bagi negara tetangga bukanlah bentuk kelemahan, melainkan cerminan kedewasaan berdiplomasi dan tanggung jawab moral suatu bangsa di kawasan.
"Dan tidak ada kehinaan dalam meminta maaf, ya," ucap Dino dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Pernyataan Dino tersebut merupakan respons atas pidato dari Presiden Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Dalam forum regional itu, presiden meminta maaf kepada kedua negara terkait atas dampak kabut asap dari kebakaran hutan besar yang memakan waktu hampir empat bulan untuk dipadamkan.
Namun Prabowo menyelipkan pernyataan bahwa bencana tersebut bukan merupakan kesalahan pihak Indonesia.
"Bukan kesalahan kami, namun sekali lagi, kami meminta maaf. Tetapi kami telah melakukan yang terbaik," ujar Prabowo.
Bagian pernyataan itulah yang menuai catatan kritis dari Dino. Ia menilai klaim bahwa pemerintah sepenuhnya tidak bersalah perlu ditinjau ulang secara objektif, mengingat sumber titik api berada di wilayah Indonesia.
"Tapi kalau menyatakan 'itu bukan kesalahan kami', mungkin perlu dikaji lebih mendalam," tegas Dino.
Ia menyoroti fakta hukum yang sedang berjalan di dalam negeri, menyusul keterlibatan perusahaan domestik dalam bencara karhutla di Indonesia.
"Berarti ada perusahaan yang dituduh penyebabnya di dalam wilayah kita gitu ya," katanya.
Dalam konteks tata kelola pemerintahan, perlu dipisahkan secara jernih antara tanggung jawab diplomatik negara atas dampak lintas batas dengan pertanggungjawaban pidana maupun perdata korporasi penyebab kebakaran.
Proses penyelidikan dan pembuktian di pengadilan tetap mutlak diperlukan untuk menjerat pihak yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan, sementara negara memikul kewajiban penuh dalam pengawasan dan penegakan hukum.
Pemerintah sendiri mengklaim telah bertindak tegas menangani bencana yang menewaskan 16 orang dan melukai banyak warga lainnya tersebut. Prabowo mengungkapkan bahwa 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan telah dimobilisasi ke lapangan.
Selain itu, sanksi keras dijatuhkan berupa pencabutan 17 konsesi perusahaan, pengusutan terhadap 26 perusahaan, pendakwaan 11 korporasi, serta rencana pendakwaan terhadap 23 perusahaan lainnya.
Baca Juga: 'Orang Yang Sudah Dipulihkan Martabatnya oleh Jokowi Malah Memilih Berkhianat...'
"Secara keseluruhan, 104 korporasi sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami," kata Prabowo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: