Ring 1 Prabowo Lagi Dibersihkan dari Afiliasi Listyo Sigit Cs: PNS hingga Tenaga Profesional Disisir
Kredit Foto: BPMI
Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menyatakan bahwa pemerintah telah memulai langkah pembersihan dan sterilisasi di lingkungan "Ring 1" Presiden Prabowo Subianto. Langkah penyisiran internal tersebut secara khusus menyasar jajaran pegawai maupun staf yang memiliki afiliasi dengan Eks Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Menurut Juri, mekanisme sterilisasi di lingkaran terdekat kepala negara tersebut tidak memerlukan instruksi khusus karena sudah berjalan secara otomatis sesuai prosedur pengamanan dan tata kelola Istana. Proses penyaringan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh elemen yang bertugas di sekitar Presiden.
Baca Juga: 'Orang Yang Sudah Dipulihkan Martabatnya oleh Jokowi Malah Memilih Berkhianat...'
"Kalau itu sih sudah otomatis kita berjalan," ujar Juri dalam keterangannya yang dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Juri menjelaskan bahwa lingkup pengawasan dan evaluasi di lingkungan pemerintah mencakup tiga lembaga utama yang bersentuhan langsung dengan aktivitas presiden, yakni Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kantor Staf Kepresidenan (KSP) dan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Dalam ketiga instansi tersebut, pemeriksaan latar belakang serta rekam jejak diterapkan tanpa pengecualian bagi setiap personel yang bekerja di dekat kepala negara.
"Baik pegawai negeri sipil, maupun yang tenaga profesional kan," ungkap Juri.
Ia menambahkan bahwa keberadaan tenaga non-aparatur sipil negara di sejumlah unit kerja pemerintah membuat evaluasi berkala menjadi kebutuhan rutin.
"Di KSP, Bakom itu kan banyak tenaga profesional. Ya hal yang wajar saja kalau kita evaluasi setiap saat," tegas Juri.
Langkah pengetatan dan sterilisasi di lingkungan istana ini bergulir seiring perkembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebelumnya telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Keempat perwira tinggi yang berstatus tersangka itu meliputi Eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, Eks Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Irjen Eko Hadi Santoso dan Eks Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi.
Dari keempat tersangka tersebut, pihak kepolisian telah menempatkan tiga orang di tempat khusus dan melakukan penahanan di Markas Komando (Mako) Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Sementara Irjen Slamet Uliandi belum menjalani penahanan karena masih berada dalam masa pemulihan kondisi kesehatan.
Berdasarkan rangkaian proses hukum yang berjalan, dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap presiden tersebut diketahui telah berlangsung sejak tahun 2025. Merespons persoalan serius tersebut, kepala negaratelah mengambil tindakan tegas dengan memberhentikan Listyo Sigit Prabowo.
Selain proses pidana, institusi kepolisian juga telah menindaklanjuti pelanggaran etik para perwira tinggi yang terlibat melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP).
Baca Juga: Menterinya Prabowo: Saya Tidak Pernah Lihat Badak Jawa Terancam Sekalipun Erupsi Gunung Krakatau
Sidang Irjen Ahrie Sonta digelar pada (10/11/2026), disusul sidang terhadap Irjen Eko Hadi Santoso di (17/11/2026). Dalam putusannya, majelis menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap kedua perwira tinggi tersebut.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar