Elite Golkar Singgung Kasus Penyadapan di Balik Isu Mundurnya Gibran, Apa Sebenarnya yang Terjadi?
Kredit Foto: Istihanah
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI ternyata didahului sejumlah komunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkap adanya persyaratan yang diduga disampaikan Gibran sebelum resmi melepaskan jabatannya.
Menurut Doli, Gibran awalnya tidak langsung menemui Prabowo untuk menyampaikan keinginan mundur. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu terlebih dahulu menitipkan pesan melalui salah satu orang dekat Presiden.
Dalam komunikasi tersebut, Gibran disebut menyampaikan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum pengunduran dirinya diproses. Namun, Doli mengaku tidak mengetahui secara pasti seluruh persyaratan yang dimaksud.
“Syaratnya, oke saya (Gibran) mengundurkan diri, syaratnya ini ini ini. Apa saja syaratnya? Saya enggak tahu. Kemudian yang bersangkutan (orang dekat Prabowo) mengatakan kalau syarat itu sebagian besar ada di tangan Presiden. Jadi silakan saja nanti katakan kepada Presiden,” ujar Doli dalam siniar kanal YouTube Rhenald Kasali, dikutip Kamis (19/11/2026).
Doli kemudian menduga salah satu persyaratan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dia mengaitkan dugaan itu dengan sejumlah perkembangan perkara yang terjadi menjelang pengunduran diri Gibran.
“Dugaan saya ada (syarat soal kasus penyadapan terhadap Prabowo),” katanya. Meski demikian, Doli tidak membeberkan bukti yang memastikan bahwa penanganan kasus tersebut memang menjadi syarat resmi pengunduran diri Gibran.
Setelah komunikasi awal, Gibran disebut akhirnya bertemu langsung dengan Prabowo sebanyak dua kali. Dalam pertemuan tersebut, Gibran dikabarkan menegaskan bahwa dirinya memiliki dokumen pendidikan setara sekolah menengah atas (SMA).
Dia juga menyampaikan rencana membawa persoalan dokumen pendidikannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut informasi yang diterima Doli, langkah hukum tersebut merupakan saran dari kuasa hukum Gibran, bukan arahan langsung dari Prabowo.
Terkait keinginan Gibran untuk mundur, Prabowo disebut meminta agar dirinya tidak dilibatkan secara langsung dalam proses tersebut. Presiden menyarankan agar Gibran menyampaikan keputusan pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
“Jadi waktu itu Pak Presiden, dari informasi yang saya dapat, ya tidak usah melibatkan saya,” tutur Doli.
Gibran sendiri secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden RI pada Kamis (12/11/2026). Dalam pernyataan perpisahannya, dia menegaskan keputusan tersebut merupakan pilihan pribadi dan tidak berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang selama ini menyeret namanya.
Baca Juga: Pengamat Kasih Pesan ke Prabowo Soal Pengganti Gibran, Salah Langkah Bisa Picu Efek Domino Ini
“Keputusan ini adalah keputusan saya pribadi dan tidak berkaitan dengan ijazah. Sekali lagi, tidak berkaitan dengan ijazah,” tegas Gibran.
Dia juga memastikan seluruh dokumen pendidikannya tersedia dan telah diserahkan kepada pengadilan. Sementara itu, dugaan adanya persyaratan terkait kasus penyadapan yang diungkap Doli hingga kini masih sebatas penilaiannya dan belum dikonfirmasi sebagai bagian dari kesepakatan antara Gibran dan Prabowo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Christian Andy
Editor: Christian Andy