Guru Besar IPDN: Jokowi dan Prabowo Satu Kesatuan, Tak Bertentangan Meski Gibran Mundur
Kredit Foto: Antara/Bayu Pratama S
Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Prof. Ryaas Rasyid menilai tak ada tanda-tanda panasnya perpolitikan menyusul mundurnya sosok dari Gibran Rakabuming Raka. Hubungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto menurutnya masih sama.
Menurut Ryaas, kedua tokoh nasional tersebut tetap berada dalam satu barisan politik yang solid meskipun dinamika pemerintahan mengalami perubahan besar pascamundurnya Gibran. Ia memandang kedekatan yang telah terbangun sejak awal antara keduanya membuat mereka tidak mungkin saling berhadap-hadapan secara politik.
Baca Juga: Prabowo Tak Perlu Malu Minta Maaf ke Singapura Terkait Kabut Asap, Begini Wejangan Dino Patti Djalal
“Sangat mungkin itu benar. Jokowi dengan Prabowo itu satu kesatuan, mereka tidak bertentangan," kata Prof. Ryaas Rasyid di YouTube Abraham Samad Speak Up yang dikutip pada Kamis (19/11/2026).
Mantan Menteri Negara Otonomi Daerah itu menduga keputusan politikus muda itu menanggalkan jabatan wakil presiden merupakan bagian dari skenario strategis untuk meredakan tensi politik maupun kegaduhan di ruang publik.
Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa setiap langkah kompromi politik di tingkat elite tetap memiliki batasan hukum dan tidak boleh melampaui koridor konstitusi yang berlaku di Indonesia.
"Bisa saja dengan mundurnya beliau itu untuk meredam kegaduhan. Sudahlah mundur aja, tapi semua aman. Tapi itu tidak bisa dijamin presiden, harus kembali pada konstitusi,” ungkapnya
Ryaas juga menyinggung adanya potensi komitmen saling menjaga di antara kedua pemimpin tersebut. Ia mencurigai bahwa posisi tawar sang mantan presiden tetap kuat karena memegang pengetahuan mendalam mengenai dinamika kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Diketahui, Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden setelah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Kamis (12/11/2026).
Dalam keterangan resminya, politikus muda itu membantah anggapan bahwa keputusannya dipicu oleh polemik keabsahan ijazah yang sempat menerpanya, seraya menegaskan seluruh dokumen pendidikannya lengkap dan telah diserahkan kepada pihak pengadilan.
Gibran menekankan bahwa langkah mundur tersebut diambil setelah melewati pertimbangan yang panjang dan matang demi menjaga stabilitas nasional serta perbaikan tata kelola demokrasi dan administrasi pemerintahan. Ia pun memastikan dirinya tidak akan mengambil sikap berseberangan dengan pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Enggan Relokasi Badak Jawa dari Ujung Kulon, Ungkit Asal-Usul Peradaban Sunda
"Keputusan ini saya ambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Saya meyakini, negara dan masyarakat perlu dijaga melebihi diri saya sendiri," kata Gibran.
Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar